Hun Sen Umumkan Akan Mundur

PHNOM PENH - Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, yang merupakan salah satu pemimpin terlama di dunia, pada Rabu (26/7) mengatakan dirinya akan mengundurkan diri dalam tiga pekan dan menyerahkan kekuasaan kepada putra sulungnya setelah hampir empat dekade memerintah dengan garis keras.

Mantan kader Khmer Merah itu telah menjalankan pemerintahan sejak 1985 dan selama itu ia melenyapkan semua oposisi terhadap kekuasaannya, dengan partai oposisi dilarang, penantang dipaksa melarikan diri, dan kebebasan berekspresi dibungkam.

Partai Rakyat Kamboja (CPP) yang dipimpinnya, menang telak dalam pemilihan umum pada Minggu (23/7) tanpa oposisi berarti, dan berhasil meraih 82 persen suara dukungan, dan hal itu membuka jalan bagi suksesi dinasti untuk putra sulungnya yang beberapa kritikus telah membandingkan suksesi itu dengan apa yang terjadi di Korea Utara (Korut).

"Saya ingin meminta pengertian dari masyarakat saat saya mengumumkan bahwa saya tidak akan melanjutkan kedudukan saya sebagai perdana menteri lagi," kata pria berusia 70 tahun itu dalam siaran khusus di televisi pemerintah.

Kemenangan CPP pada pemilu lalu terjadi setelah otoritas pemilihan mendiskualifikasi satu-satunya partai penantang serius, Partai Cahaya Lilin, secara teknis sebelum pemilu, dan CPP diharapkan memenangkan semua kecuali lima kursi majelis rendah.

Pemerintahan Hun Sen memuji kemenangan sebesar 84,6 persen suara sebagai bukti kedewasaan demokrasi di negara itu, tetapi negara-negara Barat termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa mengutuk pelaksanaan pemilu itu sebagai tidak bebas dan tidak adil.

Pengaruh Tiongkok

Hun Sen sebelumnya telah melaksanakan penyerahan kekuasaan kepada putranya, Hun Manet, selama satu setengah tahun terakhir, dan pria berusia 45 tahun itu pun telah memainkan peran utama dalam mengkampanyekan pemungutan suara pada Minggu lalu.

Tetapi Hun Sen telah memperjelas tekad bahwa ia masih berniat untuk menggunakan pengaruhnya, bahkan setelah dia mundur, menepis anggapan bahwa negara itu bisa mengubah arah politiknya.

Di bawah Hun Sen, Kamboja telah mendekat ke Beijing, mendapat manfaat dari investasi besar Tiongkok dan proyek infrastruktur, termasuk pembangunan kembali pangkalan angkatan laut yang telah mengkhawatirkan Washington DC.

Tiongkok sendiri menyambut hasil pemilu pada Minggu lalu, dengan Presiden Xi Jinping mengirimkan ucapan selamat secara pribadi kepada Hun Sen.

Tetapi penggelontoran uang dari Tiongkok telah membawa masalah, termasuk banyaknya kasino dan operasi penipuanonlineyang dikelola oleh pekerja yang diperdagangkan dalam kondisi yang memprihatinkan. Kritikus mengatakan pemerintahan Hun Sen juga sarat dengan perusakan lingkungan dan korupsi yang mengakar. Kamboja sendiri menempati peringkat 150 dari 180 dalam indeks persepsi korupsi Transparency International. Di Asia, hanya Myanmar dan Korut yang berperingkat lebih rendah.

Sementara itu kelompok-kelompok HAM menuduh Hun Sen menggunakan sistem hukum untuk menghancurkan setiap penentang pemerintahannya, termasuk aktivis dan pemimpin serikat pekerja yang menyusahkan serta politisi. Puluhan politisi oposisi bahkan telah dihukum dan dipenjara selama masa kekuasaannya dan undang-undang diubah menjelang pemilu lalu. Undang-undang yang diubah itu menegaskan bahwa merupakan sebuah pelanggaran untuk meminta pemilik hak suara untuk merusak surat suara.

Lima hari sebelum hari pemungutan suara, pihak berwenang melarang tokoh oposisi Sam Rainsy yang diasingkan, untuk mencalonkan diri selama 25 tahun karena mendesak orang untuk merusak surat suara mereka.

Sedangkan pemimpin oposisi Kem Sokha pada Maret lalu dihukum karena dakwaan pengkhianatan dan dijatuhi hukuman 27 tahun penjara atas dugaan rencana untuk menggulingkan pemerintahan Hun Sen, dan saat ini ia menjalani hukuman tahanan rumah.AFP/I-1