DKJ: Ruang Kesenian Publik Harus Bebas dari Komersialisasi

Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) mengingatkan agar ruang kesenian publik harus tetap pada jati dirinya sebagai wadah bagi para seniman berkarya dengan bebas serta terhindar dari komersialisasi atau pemanfaatan untuk kepentingan tertentu di luar bidang seni.

"Kalau ingin mengembalikan marwah (ruang kesenian publik) tentu ini tugas yang besar. Kita harus mengembalikan kuasa gagasan lebih kuat dari kuasa modal, bukan kekuatan kapital yang menentukan arahnya," kata Ketua Komite Seni Rupa DKJ, Aidil Usman, dalam sebuah jumpa pers di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat pada Kamis.

Dia menambahkan jika ruang kesenian publik dikonsolidasikan sesuai dengan peruntukannya dan mendapat dukungan penuh dari seluruh pihak termasuk Pemerintah, maka kesenian Tanah Air dapat berkembang dan tidak akan kalah bersaing dengan kebudayaan asing.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Komite Film DKJ, Ekky Imanjaya. Dia mengatakan pemanfaatan ruang kesenian publik, salah satunya Taman Ismail Marzuki, hanya diperuntukkan sebagai wadah publik para seniman untuk berkarya.

Kegiatan atau program yang berlangsung perlu melewati proses kurasi dan pengawalan sehingga Taman Ismail Marzuki tetap pada peruntukannya sebagai pusat kegiatan seni di Jakarta.

"Kalau ingin TIM tetap menjadi pusat kesenian Jakarta perlu ada pengawalan dan kurasi, kalau loss bisa buat apa aja," ujar Ekky.

Kepengurusan Dewan Kesenian Jakarta periode 2020-2023 berakhir pada Kamis. Sebelum mengakhiri masa jabatannya, pengurus DKJ merilis Laporan Akhir Dewan Kesenian Jakarta 2020-2023.

Laporan tersebut berisi rekapitulasi dari berbagai program yang telah dijalankan enam komite DKJ antara lain Komite Seni Rupa, Teater, Sastra, Tari, Musik, dan Film.

Selain itu, dalam laporan tersebut juga memuat komentar para pengurus terkait isu seputar DKJ dan kesenian di Jakarta mulai dari pasang surut relasi antara DKJ dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga isu revitalisasi Taman Ismail Marzuki.