Jaga Pasokan Pangan untuk Hadapi El Nino

JAKARTA - Keamanan pasokan bahan pangan dinilai menjadi kunci dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau ekstrem. Karena itu, stok pangan perlu ditingkatkan dengan mengoptimalkan serapan hasil panen petani lokal.

Peneliti senior Pusat Penelitian Kebijakan Ekonomi (PPKE) Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, di Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (25/7), mengatakan saat ini tentunya pemerintah telah melakukan sejumlah upaya mitigasi dari adanya ancaman kemarau ekstrem tersebut.

"Tentunya, dengan mitigasi dampak El Nino yang telah dibuat pemerintah, upaya menjaga pasokan atau suplai kebutuhan pokok menjadi kunci utama," kata Joko Budi.

Joko Budi menjelaskan terkait langkah untuk menjaga pasokan bahan pokok penting tersebut memang bisa dilakukan melalui sejumlah cara, dengan mengoptimalisasi peranan Bulog dalam meningkatkan cadangan atau stok komoditas pangan yang diutamakan berasal dari dalam negeri.

Namun, lanjutnya, jika memang pasokan bahan pokok penting seperti beras di dalam negeri tersebut terbatas, maka upaya terakhir yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan membuka keran impor meskipun kebijakan itu tidak populis.

Selain itu, lanjutnya, pada sektor pertanian, pemerintah juga harus bisa meningkatkan dan mengoptimalisasi kapasitas irigasi melalui keberadaan bendungan dan embung yang selama ini telah dibangun. Pemerintah juga perlu menjaga ketersediaan pupuk dengan harga yang terjangkau baik untuk pupuk subsidi maupun pupuk nonsubsidi.

Tak hanya sektor pertanian, pemerintah juga harus memperhatikan sektor peternakan. "Hal ini mengingat gejolak harga input produksi akan mendorong gejolak harga pangan," katanya.

Bantuan Beras

Pada kesempatan lain, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) atau National Food Agency (NFA), Arief Prasetyo Adi, menyatakan pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan pangan beras kepada 21,353 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada akhir 2023. Arief mengatakan tambahan bantuan pangan beras tersebut sesuai hasil keputusan Ratas tentang Peningkatan Produksi dan Hilirisasi Produk Pangan tanggal 10 Juli 2023, di mana Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk melanjutkan program penyaluran bantuan pangan beras berdasarkan usulan Bapanas.

"Penyaluran bantuan beras tersebut merupakan keberlanjutan dari program penyaluran bantuan pangan kepada 21,353 juta KPM dengan total bantuan beras mencapai 640 ribu ton yang telah rampung dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu pada bulan Maret, April, dan Juni 2023," ungkap Arief di Jakarta, Selasa (25/7).

Sementara itu, dalam konferensi pers APBN Kita, melalui kanal YouTube Kementerian Keuangan, Senin (24/7), Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa perpanjangan bantuan beras ini merupakan bentuk perlindungan pemerintah terhadap masyarakat terutama berpendapatan rendah.

"Ini adalah tambahan bantuan sosial yang kita perlukan untuk diperkuat pada saat guncangan dan tekanan masih kita lihat, dan pemulihan ekonomi jangan sampai meninggalkan kelompok paling rentan," ujarnya.