Gawat Makin Memanas, Sudan Tolak Usulan Pengerahan Pasukan Penjaga Perdamaian

Doc: Antara/WFP/Alessandro Abbonizio/REUTERS

Ket. Arsip - Kendaraan "Sherp" segala medan, yang dioperasikan oleh Program Pangan Dunia (WFP), menerobos banjir untuk memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak di Twic East, Negara Bagian Jonglei, Sudan Selatan, 9 Maret 2023.

Khartoum - Gawat makin memanas. Kementerian Luar Negeri Sudan menolak usulan Otoritas Pembangunan Antar Pemerintah (IGAD) mengerahkan penjaga perdamaian di negara itu untuk menghentikan perang yang telah berjalan tiga bulan antara militer Sudan dengan Pasukan Dukungan Cepat (RSF).

Dalam sebuah pernyataan pada Selasa, kementerian mengecam upaya apapun untuk mengerahkan pasukan di Sudan, seraya memperingatkan bahwa hal itu dianggap sebagai tindakan agresi melawan negara.

"Pernyataan akhir Kuartet (IGAD) (pada KTT IGAD di Addis Ababa) diantaranya seruan konferensi Pasukan Darurat Afrika Timur (EAEF) untuk mempertimbangkan kemungkinan mengerahkan pasukan untuk melindungi warga sipil dan memastikan aliran bantuan kemanusiaan," kata kementerian

Kementerian mengatakan bahwa Pemerintah Sudan memastikan bantuan kemanusiaan yang disediakan lembaga-lembaga internasional telah sampai kepada yang membutuhkan, dan pemerintah tetap bersemangat untuk meringankan penderitaan rakyatnya dan mengatasi semua kendala.

"Dengan ini, Pemerintah Sudan menolak pengerahan pasukan asing apapun dan akan menganggap mereka sebagai penyerang," kata kementerian.

Pernyataan dari kementerian lebih lanjut mengecam pidato oleh Presiden Kenya William Ruto dan Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed pada KTT IGAD yang menyerukan pengerahan pasukan dan mengisi kekosongan keamanan dan kepemimpinan di Sudan akibat perang.

Kementerian menyebutkan kehadiran delegasi Sudan di Addis Ababa sebelum dimulainya pertemuan dan kontak sebelumnya dengan penyelenggara menegaskan keinginan tulus Sudan untuk terlibat dalam mencari solusi krisis saat ini.

"Apa yang disebut dalam pernyataan akhir Kuartet mengenai ketidakhadiran delegasi kami sangat tidak akurat dan tidak nyata," bunyi pernyataan kementerian.

Demi kredibilitas, kementerian berharap pernyataan Kuartet dapat menjelaskan bahwa tidak berpartisipasinya delegasi Pemerintah Sudan karena penolakan yang jelas terhadap kepemimpinan Presiden William Ruto di Kuartet.