Defisit APBN 2023 Diproyeksikan Rp486,4 Triliun

JAKARTA - Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023 diperkirakan berada di kisaran 2,28 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar 486,4 triliun rupiah.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan proyeksi tersebut lebih rendah 111,8 triliun rupiah dari target sebesar 598,2 triliun rupiah atau 2,84 persen dari PDB.

"Kami perkirakan sampai dengan akhir tahun defisit ada di 486,4 triliun rupiah atau 2,28 persen dari PDB dengan keseimbangan primer yang nyaris mendekati balance, yaitu menjadi 49 triliun rupiah," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Senin (10/7).

Prediksi tersebut ditopang oleh proyeksi pendapatan dan belanja negara yang juga diperkirakan meningkat. Pendapatan negara diperkirakan lebih tinggi 174,2 triliun rupiah dari target, menjadi 2.637,2 triliun rupiah atau sekitar 107,1 persen terhadap PDB.

Proyeksi pendapatan negara didapatkan dari penerimaan pajak yang diperkirakan lebih tinggi 97,1 triliun rupiah dari target menjadi 2.118,3 triliun rupiah atau 104,8 persen terhadap PDB. Selain itu, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) diprediksi lebih tinggi 74,4 triliun rupiah dari target menjadi 515,8 triliun rupiah atau 116,9 persen terhadap PDB.

Sementara belanja negara diperkirakan mencapai 3.123,7 triliun atau 102 persen dari APBN 2023. Proyeksi tersebut naik 62,5 triliun rupiah dari target sebesar 3.061,2 triliun rupiah.

Belanja pemerintah pusat diperkirakan mencapai 2.298,2 triliun rupiah atau 102,3 persen dari APBN, lebih tinggi dari target APBN sebesar 2.246,5 triliun rupiah. Belanja pemerintah memperhitungkan pagu aktual untuk kementerian/lembaga dan penggunaan saldo anggaran lebih (SAL) untuk pembayaran kewajiban pemerintah.

Sementara itu, transfer ke daerah diperkirakan mencapai 825,4 triliun rupiah atau 101,3 persen dari APBN, lebih tinggi dari target yang sebesar 814,7 triliun rupiah.

Adapun pembiayaan negara diperkirakan turun 17,7 persen menjadi 486,4 triliun rupiah dari 598,2 triliun rupiah. Nilai tersebut setara dengan 81,3 persen dari target APBN.

Pembiayaan anggaran memperhitungkan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) lebih rendah 350 triliun rupiah dari target, menjadi 362,9 triliun rupiah dari 712,9 triliun rupiah. Kemudian, tambahan penggunaan SAL sebesar 156,9 triliun rupiah untuk penurunan pembiayaan utang 100,9 triliun rupiah dan kebutuhan pembayaran kewajiban pemerintah 56 triliun rupiah.

Ditopang Konsumsi

Lebih lanjut, Sri Mulyani memproyeksikan pertumbuhan ekonomi RI pada semester II-2023 berada di kisaran 5,0 persen hingga 5,3 persen. Sementara untuk semester I-2023, pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 5 persen hingga 5,2 persen.

"Ini masih di bawah asumsi sampai dengan semester I pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih di 5,0-5,2 persen, nanti angka pastinya pada Agustus," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Jakarta, Senin.

Bendahara Negara itu mengatakan pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi dan ekspor yang masih terjaga. Di sisi lain, laju inflasi juga terjaga dengan terkendalinya inflasi pangan dan administered price. Pada semester I, laju inflasi tercatat sebesar 3,5 persen. Kementerian Keuangan memprediksi laju inflasi pada semester II-2023 berada di level 3,3 persen hingga 3,7 persen.

Sementara itu, suku bunga Surat Utang Negara (SUN) 10 tahun pada semester II-2023 diperkirakan berkisar 6,6 persen hingga 7,1 persen. Hingga semester I, suku bunga SUN 10 tahun berada di level 6,70 persen.