Lembaga Penyiaran Harus Siarkan Hal Sehat

JAKARTA - Pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika (Plt. Menkominfo) Mahfud MD meminta agar lembaga penyiaran, baik publik maupun swasta, dapat memastikan produk siaran yang sehat, bermutu, dan bertanggung jawab saat menghadapi pemilu 2024.

Hal itu disampaikan Mahfud setelah mengukuhkan sembilan anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat periode 2022-2025 dan lima anggota Dewan Pengawas LPP TVRI periode 2022-2027 di kantor Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (23/6).

"Penting bagi kita, tidak hanya KPI dan TVRI, namun juga lembaga penyiaran publik seperti RRI dan LKBN Antara bahkan televisi swasta untuk memastikan penyiaran dan media yang sehat, bermutu, dan bertanggung jawab dalam menghadapi pemilu," kata Mahfud diikuti dari siaran langsung Kemenkominfo di Jakarta, Jumat.

Mahfud MD mengatakan pemilu menjadi perayaan puncak demokrasi di mana rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam menentukan bangsa depan bangsa.

Mengingat hal tersebut, Mahfud mengingatkan bahwa penyiaran dan media memiliki peran krusial dalam memberikan informasi yang akurat, objektif, dan seimbang kepada masyarakat. "Melalui saluran-saluran penyiaran dan platform media, pemilih dapat memperolah pengetahuan yang mereka butuhkan untuk membuat keputusan yang bijaksana dalam memilih pemimpin mereka," kata dia.

Mahfud juga meminta lembaga penyiaran untuk ikut mengampanyekan kepada masyarakat agar hal-hal seperti teror, pemalsuan dokumen, hingga politik uang tidak terjadi secara masif. "Namun memang perlu diakui bahwa penyiaran dalam media juga dapat menjadi medan pertempuran yang kompleks dalam konteks pemilu. Persaingan politik, penyebaran berita palsu, dan opini publik dapat mempengaruhi integritas dan keadilan dalam proses demokrasi," kata Mahfud.

Dia pun mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama mengawal penyelenggaraan penyiaran Indonesia di garis terdepan dalam menghadapi tantangan serta peluang yang muncul seiring dengan berkembangnya zaman.

Mahfud MD juga berpesan agar KPI Pusat dan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) tetap teguh mempromosikan transparansi, praktik etis, dan standar yang ketat.

"Di era yang ditandai dengan meluasnya konten online dan media sosial, sebagai lembaga negara, KPI Pusat dan LPP TVRI harus tetap teguh dalam mempromosikan transparansi, praktik etis, dan standar yang ketat agar kita dapat terus membangun kepercayaan masyarakat Indonesia," kata Mahfud.