Khofifah Tegaskan Politik Muslimat NU adalah Politik Kebangsaan

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa politik Muslimat Nahdlatul Ulama adalah politik kebangsaan dan para Kyai, Nyai, kalangan pesantren, dan lain-lain sebagai pejabat publik haruslah menjadi penjaga agama dan menata negara.

Hal tersebut disampaikan Khofifah dalam Peringatan Harlah Muslimat NU ke-77 yang berlangsung di alun-alun Slawi, Pemda Kabupaten Tegal, Sabtu (10/6).

"Bupati, wakil gubernur, anggota DPR RI, dan sebagainya yang ada disini merupakan bagian dari politik kebangsaan. Menjadi penjaga agama dan penata negara," kata Khofifah dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (11/6).

Khofifah yang juga menjabat Gubernur Jawa Timur, mengajak kader-kader Muslimat NU untuk memberi perlindungan anak, perempuan, buruh migran dan masyarakat.

"Hari ini adalah hari sosial media. Gunakanlah dengan bijak, santun, jaga persaudaraan. Baik ukhuwah islamiah, ukhuwah nahdliyah, ukhuwah insaniah, atau ukhuwah wathoniah. Saya harap semua menjaga. Jangan sampai meneruskan pesan-pesan yang mengganggu persaudaraan dan persatuan," tambahnya.

Harlah Muslimat NU dihadiri sekitar 50.000 kader Muslimat NU yang berasal dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Acara juga dihadiri Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI, Siti Mukaromah dan Nur Nadlifah.

Kemudian Bupati Tegal yang juga Ketua PC Muslimat NU Tegal, Umi Azizah, Ketua PW Muslimat Jawa Tengah Ismawati Hafiz, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Tadz Yasin, dan sejumlah Anggota DPRD Kabupaten/ Kota, serta kyai dan bu nyai dari sejumlah pesantren di Jawa Tengah.

Muslimat NU memiliki sekitar 32 juta anggota dan kader yang tersebar di seluruh Indonesia. Organisasi ini didirikan di Purwokerto, 29 Maret 1946.

Anggota Komisi VI DPR RI, Dapil Banyumas Cilacap Siti Mukaromah yang hadir dan ditemui usai acara tersebut menambahkan, bahwa kader Muslimat NU merupakan garda terdepan dalam menjaga moral anak bangsa dan mencetak generasi muda yang tidak terpapar pengaruh negatif dari social media.

"Kami selalu mengkampanyekan, dan mengingatkan agar perempuan mengambil peran secara maksimal tidak hanya dalam bidang politik, tapi juga ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadz Yasin berharap agar Muslimat NU menjadi jembatan bagi persatuan dan kesatuan bangsa dan menjadi penangkal isu negatif yang menyebar melalui sosial media.

"Dengan peringatan Harlah ini, diharapkan kedepannya Muslimat NU menjadi organisasi yang bermanfaat di era digital," ujarnya.