PBNU Nilai 'Cawe-cawe' Politik Presiden Hal Wajar

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menilai cawe-cawe politik yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan hal wajar untuk memelihara stabilitas.

"Kami sih tidak melihat soal cawe-cawenya, ya. Ini soal upaya Presiden (Jokowi) untuk melaksanakan tanggung jawab memelihara stabilitas. Kalau mau dilihat dari sudut lain, ya, itu presiden, kalau ngomong dengan partai koalisinya, wajar saja soal cawe-cawe," kata Yahya Cholil Staquf usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (9/6).

Pria yang akrab disapa Gus Yahya itu mengatakan tidak ada pembicaraan politik dengan Jokowi dalam pertemuannya itu, termasuk soal klarifikasi cawe-cawe yang belakangan kerap disampaikan Jokowi di beberapa kesempatan. "Tidak ada (bicara cawe-cawe)," tambahnya.

Jokowi terakhir kali mengklarifikasi soal cawe-cawe politik saat dia menerima Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) beberapa waktu lalu.

Menurut Gus Yahya, kedatangannya menemui Jokowi ialah untuk melaporkan mengenai sejumlah agenda PBNU, antara lain gagasan Gerakan Keluarga Mashlahat NU serta forum dialog antaragama dan antarbudaya untuk menyemarakkan forum ASEAN pada September mendatang.

"Itu kami mohon izin kepada presiden untuk menyelenggarakan forum ini dan beliau memberi izin. Sekarang kami sudah siap segala sesuatunya. Tinggal tadi kami mohon saran tentang waktu pelaksanaannya, karena kami juga berharap pak presiden bisa membuka dan memberikan pidato kunci dalam forum tersebut," ujar Gus Yahya.

Bukan Jihad

Dalam kesempatan itu, Gus Yahya juga menegaskan bahwa Pemilu 2024 merupakan agenda politik yang sekadar prosedur untuk ditaati dan bukan sebagai jihad fi sabilillah.

Dengan demikian, pria yang akrab disapa Gus Yahya itu mengimbau agar seluruh rakyat Indonesia tidak perlu meneruskan antagonisme di antara pendukung calon presiden yang berbeda.

"Kita tidak perlu meneruskan antagonisme di antara pendukung yang berbeda-beda. Jadi, (pemilu) ini cuma prosedur, bukan jihad fi sabililah, bukan perang badar, bukan soal hidup (atau) mati. Ini cuma soal prosedur untuk menentukan pejabat pemerintah, dalam hal ini adalah presiden dan juga legislatif," kata Gus Yahya.

Dia juga menekankan bahwa NU bukanlah partai politik, sehingga posisinya sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam tidak memberikan dukungan terhadap calon presiden mana pun.

Oleh karena itu, NU tetap menjaga netralitas dan ketentraman masyarakat agar tetap harmonis dan tidak terjadi permusuhan antarkelompok karena agenda politik lima tahunan tersebut. Dia pun mengimbau agar masyarakat mendukung Pemilu 2024 sebagai prosedur untuk menentukan pemerintahan dan wakil rakyat Indonesia.

"Saya ingin sampaikan kepada masyarakat bahwa pemilu ini cuma prosedur yang harus dilewati secara rutin untuk menentukan pemerintahan. Kalau sudah selesai prosedur ini, ya siapa pun yang terpilih, siapa pun yang menjadi pemerintah, ya, itu adalah pemerintah dari seluruh rakyat Indonesia," tegasnya.