Pemkab Bekasi prioritaskan tambah anggaran pembangunan infrastruktur

KABUPATEN BEKASI - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, memprioritaskan penambahan anggaran infrastruktur mengingat masih banyak ruas jalan yang ditemukan dalam kondisi hancur usai peninjauan bersama perangkat daerah terkait bersama legislatif setempat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Dedy Supriyadi mengatakan pemerintah daerah bakal menyusun anggaran untuk menambah alokasi pembangunan. Selain pada APBD Perubahan 2023, penambahan juga akan disusun untuk APBD 2024.

"Dalam waktu dekat kami menyusun KUAPPAS baik APBD perubahan maupun anggaran 2024. Bila dibutuhkan dan disepakati bersama dengan legislatif mungkin yang sudah ada di RKPD hasil evaluasi gubernur mungkin kita reorientasi atau refokusing ke pembangunan lebih prioritas," katanya di Kabupaten Bekasi, Kamis.

Dia mengatakan berdasarkan hasil tinjauan lapangan bersama anggota dewan setempat di delapan titik Kecamatan Serangbaru, Bojongmangu, Cibitung, serta Cikarang Barat, masih banyak ditemukan ruas-ruas jalan yang rusak.

"Kalau dikeroyok bersama DPRD saya rasa perbaikan ruas jalan rusak ini bakal cepat terealisasi," katanya.

Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi Henri Lincoln mengatakan alokasi perbaikan jalan pada APBD 2023 mencapai Rp300 miliar dan sudah mulai direalisasikan untuk pembangunan.

Dia mengaku jumlah tersebut masih belum mencukupi untuk perbaikan menyeluruh. Inisiatif penambahan anggaran dari legislatif diyakini mampu menambah jumlah jalan yang diperbaiki.

"Idealnya itu ada penambahan anggaran 30 persen dari APBD ini. Jumlah itu sudah cukup baik untuk di anggaran perubahan nanti. Kemudian di 2024 juga perlu penambahan agar pembangunan bisa jauh lebih maksimal lagi," katanya.

Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Baddarudin Nooreza Holik Qodratullah mengatakan anggaran infrastruktur harus menjadi prioritas. Untuk itu pihaknya kini akan turut menyusun anggaran tambahan agar perbaikan jalan berjalan lebih masif.

"Kami akan membuat skala prioritas pada titik-titik yang kita kunjungi ini, dalam segi penganggaran hadir pada hakekatnya bisa mendorong untuk digenjot PAD. Kalaupun ada keterbatasan dana kami juga nanti memilah-milah seefektif mungkin supaya pembangunannya bisa terealisasi," katanya.

Holik memastikan inspeksi lapangan ini tidak terkait dengan agenda politik menghadapi Pemilu 2024 melainkan menanggapi keluhan kondisi jalan oleh masyarakat yang bahkan mengaitkan dengan isu infrastruktur di Lampung.

"Kalau bicara tahun politik kami bukan bicara sebagai pimpinan di salah satu partai tapi kami bicara sebagai lembaga. Kenapa kami baru turun karena belakangan ini yang lagi viral itu dampak Lampung efek, selain itu kecenderungan masyarakat sekarang kritikan soal jalan jadi lebih ramai maka dari itu kita tidak tinggal diam," ucapnya.

Dia juga menegaskan infrastruktur merupakan sektor fundamental yang harus mendapat penanganan serius. "Eksekutif dan legislatif turun, mencoba akomodir dan mengupayakan apa yang menjadi keluhan. Kami melihat bersama dinas terkait, mencoba menanggulangi persoalan jalan yang banyak rusak ini," kata dia.