Mengagetkan, Tiongkok Gerebek Perusahaan Jasa Konsultasi

Doc: ANTARA/HO-MFA

Ket. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Wang Wenbin.

Beijing - Mengagetkan, otoritas keamanan Tiongkok menggerebek perusahaan jasa konsultasi terkemuka Capvision di kantor cabangnya di Suzhou, Provinsi Jiangsu, Senin (8/5).

Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan bahwa hal itu tindakan penegakan hukum yang wajar.

"Tindakan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Tiongkok yang bertujuan mendukung meningkatnya kesadaran hukum dan demi terpeliharanya keamanan nasional serta untuk kepentingan pembangunan," kata JuruBicara Kementerian Luar Negeri TiongkokWang Wenbin di Beijing, Selasa.

Penggerebekan juga dilakukan di Shanghai, Beijing, Shenzhen, dan kota-kota lain, demikian laporan media penyiaran resmi Tiongkok.

Media tersebut menurunkan laporan bahwa organ keamanan nasional Tiongkok telah menemukan beberapa perusahaan asing dengan berbagai latar belakang memanfaatkan perusahaan jasa konsultasi lokal untuk tujuan mencuri data pribadi dan data intelijen di beberapa sektor utama.

Berdiri pada 2006, Capvisionadalah platform jaringan pakar global yang berkantor pusat di New York, Amerika Serikat, dan Shanghai.

Perusahaan tersebut memiliki lebih dari 450.000 pakar dan 700 karyawan.

"Perusahaan tersebut memiliki lebih dari 1.000 pelanggan, baik di dalam maupun luar negeri, yang terbagi dalam tiga bidang bisnis. Segmen wawancara ahli menyumbang 80 persen dari total bisnis dan terutama dilakukan melalui wawancara per telepon," kata petugas kepolisian di Shanghai sebagaimana laporan saluran televisi Tiongkok CCTV.

Perusahaan tersebut fokus jasa konsultasi dalambidang-bidang penting, seperti penelitian kebijakan, keamanan nasional, keuangan, teknologi, energi dan sumber daya alam, medis, dan kesehatan.

Lembaga legislatif Tiongkok pada 26 April 2023 mengesahkan undang-undang perubahan atas Undang-Undang Anti-Spionase.

Undang-undang yang mulai diberlakukan secara efektif pada 1 Juli 2023 itu menyempurnakan definisi spionase, tindakan atas serangan dunia terhadap organ negara, unit rahasia, dan infrastruktur penting untuk tindakan spionase.