Bima Arya Minta Daerah Sumatera Tak Cuma Kejar Angka Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah di Sumatera tidak hanya berfokus pada peningkatan angka pertumbuhan ekonomi. Ia menekankan pentingnya membangun ekosistem ekonomi yang mampu menghadirkan pemerataan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Bima saat menjadi pembicara kunci dalam Forum Akselerasi Ekonomi Daerah 2026 Regional Sumatera di Hotel Adimulia, Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (12/11/2026). Forum yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu mengangkat tema "Daerah Kuat, Indonesia Berdaulat".

Bima menjelaskan, pembangunan ekonomi di daerah perlu diarahkan untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus berjalan secara inklusif dan merata agar hasil pembangunan dapat dirasakan masyarakat hingga kelompok paling bawah.

"Narasi besar kita adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, itu poinnya. Ingat Bapak-Ibu sekalian, ini ada kata inklusif, artinya, seperti yang sering disampaikan Bapak Presiden, bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tanpa menetes ke bawah, tanpa melakukan pemerataan," jelasnya.

Untuk mewujudkan arah pembangunan tersebut, diperlukan keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Bima juga mengingatkan kepala daerah agar memiliki visi jangka panjang sehingga program ekonomi tidak hanya mengejar hasil dalam waktu singkat.

Selain menyusun arah pembangunan, pemerintah daerah diminta mempersiapkan generasi produktif untuk memanfaatkan bonus demografi Indonesia. Generasi Z dan milenial dinilai perlu mendapat perhatian karena memiliki potensi menjadi penggerak kegiatan ekonomi pada masa mendatang.

"Kalau gubernur, bupati, wali kota, Bappeda, dinas terkait enggak fokus menyiapkan usia produktif ini, maka lewat ini barang," tegasnya.

Bima turut mengarahkan pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor green jobs atau pekerjaan ramah lingkungan. Bidang pengelolaan limbah, persampahan, dan transportasi hijau disebut memiliki potensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus relevan dengan kebutuhan generasi muda.

Menurut Bima, penguatan ekonomi daerah juga tidak bisa hanya mengandalkan belanja pemerintah. Pemerintah daerah perlu menciptakan lingkungan usaha yang mendukung keterlibatan berbagai sektor, termasuk pariwisata, industri kreatif, serta rantai produksi dan distribusi.

Dalam sektor pariwisata, misalnya, keberhasilan penyelenggaraan kegiatan tidak semestinya hanya diukur dari jumlah pengunjung. Pemerintah daerah juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap tingkat hunian hotel, keterlibatan pelaku usaha lokal, serta pemanfaatan produk dan jasa yang berasal dari daerah setempat.

Dengan pendekatan tersebut, kegiatan ekonomi diharapkan dapat memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal. Pemerintah daerah perlu memastikan berbagai aktivitas pembangunan terhubung dengan ekosistem ekonomi yang sudah ada di wilayahnya.

Bima juga mengingatkan pentingnya penggunaan data dalam menyusun kebijakan ekonomi daerah. Data perlu dianalisis secara menyeluruh agar program yang dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekaligus mempertimbangkan potensi masing-masing wilayah.

Dalam forum yang sama, Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sonny Harry Budiutomo Harmadi menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional merupakan gabungan dari capaian ekonomi seluruh daerah. Karena itu, peningkatan ekonomi nasional membutuhkan kontribusi pertumbuhan dari tingkat kabupaten dan kota.

"Bagaimana mungkin Indonesia ekonominya tumbuh tinggi tanpa ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi di level kabupaten [dan] kota," jelasnya.

Sonny juga menilai pemerintah daerah perlu mengenali dan mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki wilayah masing-masing. Pemahaman terhadap potensi tersebut menjadi salah satu dasar untuk membangun perekonomian yang kuat dan berkelanjutan.