Penanganan Bencana Tidak Bisa Sentralistik

JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, menekankan, upaya penanganan bencana tidak bisa dilakukan secara sentralistik. Penanganan bencana merupakan urusan bersama mulai dari tingkat komunitas hingga pemerintah pusat.

"Upaya penanganan bencana tidak bisa dilakukan secara sentralistik," ujar Suharyanto, dalam Hari Kesiapsiagaan Bencana tahun 2023 secara daring, Rabu (26/4).

Dia menerangkan, karakteristik wilayah Indonesia berbeda dengan negara-negara lain. Lebih dari 17.000 pulau dengan sekitar 6.000 pulau berpenghuni, membentang hampir 5.000 km dari timur ke barat dan 1.800 km dari utara ke selatan.

"Tentunya hal tersebut membuat strategi penanggulangan bencana kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada," jelasnya.

Suharyanto mengungkapkan, berdasarkan historis catatan kejadian menunjukkan 10 sampai 20 kejadian per hari dalam 5 tahun terakhir. Hal tersebut mengharuskan kesiapsiagaan masyarakat berbasis komunitas menjadi komponen utama dalam upaya kita mengurangi potensi risiko bencana di masa depan.

Dia menambahkan, dalam Hari Kesiapsiagaan Bencana tahun 2023 mengambil tema Tingkatkan Ketangguhan Desa, Kurangi Risiko Bencana, Momentum tersebut harus dimanfaatkan untuk melibatkan sebanyak mungkin partisipasi masyarakat dan perangkat desa.

"Segenap komponen pentahelix mulai dari komunitas, kabupaten/kota, provinsi, hingga di tingkat nasional supaya kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana bisa menjadi budaya yang mengakar di masyarakat Indonesia," tandasnya.

Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, mengingatkan posisi geografis Indonesia di Ring of Fire menyebabkan rentan terhadap bencana. untuk itu, kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap bencana harus jadi prioritas semua pihak.

"Kenali ancaman bencana, pahami risiko, tingkatkan budaya sadar bencana karena penanggulangan bencana adalah urusan bersama," terangnya.