Jepang Inginkan Hubungan Stabil dan Konstruktif dengan Tiongkok

TOKYO - Jepang menginginkan hubungan konstruktif dan stabil dengan Tiongkok dan meminta Beijing untuk berperilaku bertanggung jawab. Hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, dalam sebuah sesi wawancara pada Kamis (20/4).

Hubungan antara kedua negara telah memburuk dalam beberapa tahun terakhir, dengan Jepang pada Desember lalu menyebut Tiongkok sebagai tantangan strategis terbesar yang pernah ada, yang kemudian menyebabkan Jepang mengumumkan perombakan keamanan besar-besaran termasuk lebih banyak pengeluaran di bidang pertahanan.

"Kami menghadapi lingkungan keamanan yang paling menantang dan kompleks sejak perang dan apa yang harus diprioritaskan, saya percaya, adalah diplomasi proaktif dengan Tiongkok," kata PMKishida dalam sesi wawancara dengan media asing termasukAFP.

"Jepang menginginkan hubungan yang konstruktif dan stabil dengan Beijing, yang membutuhkan upaya dari kedua belah pihak, dan kami akan terus meminta Tiongkok untuk bertindak secara bertanggung jawab," imbuh dia.

Jepang tahun ini menjadi adalah tuan rumah G7, dan pekan ini para menteri luar negeri kelompok itu menawarkan front persatuan tentang kekhawatiran tentang Tiongkok, memperingatkan Beijing dalam segala hal mulai dari klaim maritim hingga Taiwan.

Para menteri luar negeri G7 pun memperingatkan Beijing atas aktivitas militerisasi di Laut Tiongkok Selatan (LTS) dan menuduhnya melakukan percepatan perluasan persenjataan nuklirnya.

Pernyataan itu memicu reaksi keras dari Beijing, yang menuduh kelompok itu telah memfitnah dan mencoreng nama baik Tiongkok.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok pun mengatakan mereka telah mengajukan keberatan serius terhadap Jepang atas pernyataan tersebut, yang disebutnya dilontarkan dengan penuh kesombongan, prasangka dan niat jahat.

Ketegangan di kawasan Asia timur itu dipicu oleh serangkaian acara termasuk latihan militer Tiongkok yang diluncurkan setelah presiden Taiwan bertemu dengan seorang politisi senior Amerika Serikat (AS).

Tiongkok menganggap Taiwan sebagai wilayahnya dan telah berjanji untuk membawa pulau itu di bawah kendalinya suatu hari nanti. Ia juga mengklaim seluruh Selat Taiwan sebagai perairan teritorialnya.

PM Kishida mengatakan menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan amat penting tidak semata hanya bagi Jepang, tetapi juga untuk stabilitas komunitas internasional, meskipun ia menolak menjelaskan bagaimana Jepang akan menanggapi jika terjadi invasi.

"Kami berharap isu-isu tentang Taiwan akan diselesaikan secara damai melalui dialog," tegas PM Kishida.

Hubungan Merenggang

PM Kishida pernah bertemu dengan Presiden Tiongkok, Xi Jinping, di sela-sela pertemuan puncak tahun lalu, dan menteri luar negeri negara Jepang pun pernah mengunjungi Beijing bulan ini dalam perjalanan pertamanya sejak Desember 2019.

Tapi kunjungan Kishida itu terjadi tak lama setelah Tokyo mengumumkan bergabung dengan Washington DC dalam pengendalian ekspor atas peralatan semikonduktor, yang dianggap menargetkan Beijing, dan dengan seorang pengusaha Jepang ditahan oleh otoritas Tiongkok atas tuduhan mata-mata.

PM Kishida lalu meminta Tiongkok untuk memastikan transparansi dalam proses peradilan dan mengembalikan warga negara Jepang yang ditahan itu.

Dan dia mengatakan Tiongkok perlu berbuat lebih banyak untuk memastikan lingkungan bisnis yang transparan, dapat diprediksi, dan adil.

"Selain menjamin keselamatan warga negara Jepang, kegiatan bisnis yang sah dari perusahaan Jepang juga harus dipastikan jaminannya," tegas dia.

Tiongkok dan Jepang masing-masing adalah negara ekonomi terbesar kedua dan ketiga di dunia, dan Beijing adalah mitra dagang terbesar Tokyo. Namun penangkapan seorang pria yang bekerja untuk sebuah perusahaan farmasi Jepang, yang dilaporkan memiliki pengalaman bertahun-tahun di Tiongkok, membuat kemitraan bisnis bilateral menjadi renggang.

Dalam sesi wawancara itu PM Kishida juga memperingatkan bahwa stabilitas hubungan AS-Tiongkok sangat penting bagi komunitas internasional.

Jepang, ucap dia, akan meminta Tiongkok untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai kekuatan utama dalam komunitas internasional. AFP/I-1