Bambang Susantono Ungkap 16 Negara Tertarik Proyek IKN

Doc: ANTARA/Narda Margaretha Sinambela

Ket. Tangkapan Layar Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (3/4/2023).

JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono mengungkapkan telah menerima sebanyak 167 dokumen komitmen awal atau letter of interest (LoI) investasi di IKN dari 16 negara."Untuk investasi kami menerima cukup banyak letter of interest. Ada 167 letter of interest dari sekitar 16 negara," ujar Bambang dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (3/4).Menurutnya, persentase letter of interest ini cukup ratakarena wilayah domestik turut menyumbang LoIsebesar 50 persen dan 50 persen lainnya berasal dari pihak asing.Meski begitu menurut dia, pembangunan berbagai fasilitas infrastruktur di IKN sampai saat ini masih berlangsung dan berada dalam jalur yang sesuai (on the track)."Kami sekarang dalam proses menyeleksi mana saja yang memang sesuai dan serius di dalam mengajukan permohonan untuk ikut membangun di IKN," kata dia.

Sebelumnya, OIKN dan United Nations Development Programme (UNDP) berkolaborasi untuk membangun kota berkelanjutan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Kami sangat senang bisa berkolaborasi karena kerja sama ini akan mempercepat tujuan kami untuk mewujudkan IKN sebagai kota untuk semua," kata Kepala OIKN Bambang Susantono dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Kamis.

Bambang mengatakan Otorita IKN dan UNDP telah menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) untuk bekerja sama membangun kota berkelanjutan di IKN Nusantara.

MoU tersebut menjadi landasan untuk inisiatif bersama dalam berbagai upaya untuk mewujudkan delapan prinsip utama pembangunan IKN yakni membangun sesuai dengan alam, mencerminkan persatuan dalam keberagaman, terhubung, aktif, dan dapat diakses, memungkinkan rendah emisi karbon, menjadi sirkular dan tangguh, mempromosikan keselamatan dan aksesibilitas, memastikan keamanan dan efisiensi melalui teknologi, dan meningkatkan peluang ekonomi untuk semua.

Berdasarkan MoU yang telah ditandatangani Kepala OIKN Bambang Susantono dan Direktur UNDP untuk Asia Pasifik Kanni Wignaraja, kedepannya OIKN dan UNDP akan mendorong praktik pembangunan inklusif, adil, produktif, dan berkelanjutan.

Kerja sama ini akan diwujudkan antara lain melalui kontribusi wawasan yang berkaitan dengan pembangunan inklusif terkait rencana, program, publikasi, pelatihan bersama, konferensi dan berbagai upaya lainnya untuk pembangunan kota berkelanjutan di Nusantara.

Di samping itu, kerja sama ini akan membantu pemerintah Indonesia dalam menetapkan nusantara sebagai simbol identitas nasional menuju Visi Indonesia 2045.