Viral! Pria Iran Siram Yoghurt ke Dua Wanita Tak Berhijab, Ini Kata Presiden Raisi

TEHERAN - Presiden Ebrahim Raisi mengatakan, jilbab adalah "masalah hukum" di Iran setelah sebuah video viral memperlihatkan seorang pria menyiram yoghurt pada dua wanita yang tidak mengenakan penutup kepala di sebuah toko dekat kota suci Muslim Syiah.

Semakin banyak wanita yang menentang pemerintah dengan membuang cadar mereka setelah aksi protes nasional menyusul kematian Mahsa Amini, seorang wanita Kurdi Iran berusia 22 tahun pada bulan September, di dalam tahanan polisi moral karena diduga melanggar aturan hijab.Pasukan keamanan menindak keras aksi protes tersebut.

Video tersebut memperlihatkan dua pelanggan wanita memasuki sebuah toko.Tak lama kemudian, seorang pria mendekati para wanita itu dan berbicara dengan mereka.Dia lalu mengambil apa yang tampak seperti sepanci besar yoghurt dan melemparkan isinya ke kepala kedua wanita itu.

Dilaporkan Al Jazeera, otoritas kehakiman di sebuah kota dekat timur laut kota Masyhad memerintahkan penangkapan dua wanita itu, seorang ibu dan putrinya, karena melanggar aturan berbusana wanita Iran dan "melakukan tindakan terlarang", lapor media pemerintah pada Sabtu (1/4).

Pihak berwenang juga mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap pria itu "dengan tuduhan melakukan tindakan menghina dan mengganggu ketertiban", situs web pengadilan Mizan Online melaporkan.

Kaum wanita Iran tanpa penutup kepala masih banyak terlihat di mal, restoran, toko, dan jalan-jalan di seluruh negeri. Mempertaruhkan nasib karena menentang aturan berpakaian wajib.

Video perempuan bercadar melawan polisi moral telah membanjiri media sosial.

Dalam sambutan langsung di televisi negara, Raisi berkata: "Jika beberapa orang mengatakan mereka tidak percaya [pada jilbab] … ada baiknya menggunakan persuasi … Tapi yang penting adalah bahwa ada persyaratan hukum … dan jilbab saat ini adalah masalah hukum."

Pihak berwenang mengatakan, pemilik toko susu di mana insiden itu terjadi, telah diperingatkan.

Laporan di media sosial menunjukkan, tokonya telah ditutup, meskipun oleh kantor berita lokal dilaporkan toko itu telah diizinkan untuk dibuka kembali dan akan "memberikan penjelasan" ke pengadilan.

Kepala Kehakiman Gholamhossein Mohseni Ejei sebelumnya mengancam akan mengadili "tanpa belas kasihan" perempuan yang tampil di depan umum, lapor media Iran.

"Pengungkapan sama saja dengan permusuhan terhadap nilai-nilai [kami]," kata Ejei seperti dikutip beberapa situs berita.

Dia menambahkan, musuh Iran di luar negeri mendorong pelanggaran tersebut.

Di bawah hukum Iran yang diberlakukan setelah revolusi 1979, perempuan diwajibkan untuk menutupi rambut mereka dan mengenakan pakaian panjang yang longgar untuk menyamarkan sosok mereka.Pelanggar akan menghadapi teguran publik, denda, atau penangkapan.

Menggambarkan cadar sebagai "salah satu fondasi peradaban bangsa Iran" dan "salah satu prinsip praktis Republik Islam," Kementerian Dalam Negeri pada Kamis mengatakan, tidak akan ada "toleransi" untuk masalah ini.

Kementerian mendesak warga untuk menghadapi wanita yang tidak bercadar.Arahan semacam itu dalam beberapa dekade sebelumnya telah membuat orang berani menyerang perempuan tanpa impunitas.

Pemerintah sering menutup mata terhadap pelanggaran aturan jilbab, namun hal ini menimbulkan kemarahan di kalangan tokoh agama dan politisi pro-pemerintah.

Menurut laporan media, seorang pemuka agama dan anggota parlemen pada hari Sabtu mengancam akan mengambil tindakan sendiri jika pemerintah tidak mengambil langkah untuk menegakkan aturan yang mewajibkan individu untuk berhijab.