3,6 Miliar Orang di Dunia Tidak Memiliki Akses ke Sanitasi yang Aman

NEW YORK CITY - Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization/UNESCO), Kamis (23/3), melaporkan lebih dari seperempat populasi dunia bergantung pada air minum yang tidak aman.

Fakta itu disampaikan saat para pemimpin dunia berkumpul untuk membahas sumber daya air vital yang menghadapi krisis global.

Menurut badan itu, secara global, dua miliar orang tidak mendapat air minum yang aman, dan 3,6 miliar orang tidak memiliki akses ke sanitasi yang dikelola dengan aman. "Sekitar 80 persen orang yang hidup di bawah tekanan air tinggal di Asia, khususnya Tiongkok timur laut, India, dan Pakistan," kata laporan itu dikutip dari Radio Free Asia (RFA).

"Antara dua hingga tiga miliar orang mengalami kekurangan air setidaknya selama satu bulan per tahun, sehingga menimbulkan risiko parah bagi mata pencaharian, terutama melalui ketahanan pangan dan akses listrik," ungkapnya.

Menurut para peneliti, sekitar 10 persen dari populasi global tinggal di negara-negara dengan tekanan air yang tinggi atau kritis. Laporan UNESCO memproyeksikan populasi perkotaan global yang menghadapi kelangkaan air menjadi dua kali lipat dari 930 juta pada tahun 2016 menjadi antara 1,7 miliar dan 2,4 miliar pada tahun 2050, dengan India menjadi yang paling parah terkena dampaknya.

Mengatasi Krisis Air

Laporan UNESCO datang saat Konferensi Air PBB 2023 dimulai pada Rabu (22/3), yang juga merupakan Hari Air Sedunia. Acara tiga hari, yang pertama tentang keamanan air dalam hampir setengah abad, diselenggarakan bersama oleh Belanda dan Tajikistan di New York.

"Kita menguras darah kehidupan manusia seperti konsumsi vampir yang berlebihan dan penggunaan yang tidak berkelanjutan serta menguapkannya melalui pemanasan global," kata Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, di awal acara. "Kita telah memutus siklus air, merusak ekosistem, dan mencemari air tanah," ujarnya

Guterres menyerukan lebih banyak investasi dalam air dan sanitasi serta meningkatkan upaya untuk mengatasi perubahan iklim, dengan mengatakan bahwa "aksi iklim dan masa depan air yang berkelanjutan adalah dua sisi dari mata uang yang sama".

Koordinator Koalisi Rakyat untuk Hak atas Air (KRuHA), Muhammad Reza Sahib, mengatakan apa yang dilaporkan UNESCO membutuhkan langkah segera dari negara untuk mempriotitaskan pengelolaan air bersih untuk semua. Dan yang pertama harus dilakukan adalah pernyataan negara, sebuah pengakuan bahwa krisis air yang terjadi disebabkan oleh manusia.

"Krisis air yang semakin parah saat ini perlu ditegaskan oleh negara bahwa penyebabnya sama sekali bukan sebab-sebab alamiah, melainkan pengelolaan yang buruk oleh manusia. Dengan fundamental sikap tersebut maka seluruh turunan penanganannya akan menjadi jelas," kata Reza.