40 Tahun Tanpa Kepastian Hukum, Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan Sertipikat Tanah kepada Dosen Universitas Hasanuddin

JAKARTA - Penyertipikatan tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dijalankan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menjangkau masyarakat Indonesia dari berbagai profesi, termasuk dosen. Dengan tersertipikasinya tanah diharapkan menjadi pembakar semangat bagi para dosen untuk senantiasa mendidik para calon pemimpin bangsa.

Hal ini disampaikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto saat menyerahkan 23 Sertipikat Hak Milik untuk rumah Dosen Universitas Hasanuddin, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, pada Jumat (17/03). "Kita di rumah dosen yang rata-rata hampir 40 tahun itu tidak ada kepastian hukum, tidak mendapatkan sertipikat. Dan hari ini dengan koordinasi dengan Pak Rektor, saya tugaskan juga dengan Kakanwil (Kepala Kantor Wilayah, red). Alhamdulillah sertipikatnya keluar secara bertahap," ujarnya.

Menurut Hadi Tjahjanto, para dosen adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang patut diberikan perhatian. Sertipikat tanah yang diserahkan ini sebagai bakti murid kepada guru yang telah tanpa henti memberikan ilmunya untuk memajukan masa depan bangsa Indonesia.

"Para dosen ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa, mendidik kita semuanya. Ada yang menjadi pejabat tinggi, politikus, tapi kadang-kadang dosen terlupakan. Ini adalah hanya sedikit yang bisa kita berikan kepada para dosen. Keceriaan, kesenangan mereka melebihi dari kita semua yang telah mendapatkan posisi lebih tinggi daripada dosen," tutur Hadi Tjahjanto.

Menteri ATR/Kepala BPN berharap, kegiatan sertipikasi tanah dapat segera selesai sehingga menjadi contoh yang baik serta dapat ditiru oleh Kantor Pertanahan (Kantah) lain se-Indonesia. Ia mendorong jajarannya melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah di masing-masing wilayah untuk melancarkan program pendaftaran tanah.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa menyelesaikan semua rumah dosen dan ini bisa menjadi contoh di tempat-tempat lain. Saya yakin di seluruh Indonesia juga memiliki permasalahan yang sama. Dosen, guru, juga terlupakan untuk mendapatkan hak atas tanah dan itu semua bisa diselesaikan dengan koordinasi," jelas Hadi Tjahjanto.

Pada kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; Plt. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Andi Tenrisau; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN; Kakanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Tri Wibisono; dan Rektor Universitas Hasanuddin, Jamaluddin Jompa.