Atasi Kekerdilan Anak, Menkeu: Dana Stunting yang Menyasar Bayi dan Ibu Sebesar Rp34 Triliun

Doc: ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak

Ket. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berbicara dalam peluncuran sinkronisasi Renja-RKA (Rencana Kerja- Rencana Kerja dan Anggaran) yang diikuti virtual di Jakarta, Selasa (14/3/2023).

Jakarta - Atasi kekerdilan anak. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan dana pencegahanstuntingyang langsung dirasakan manfaatnya oleh bayi atau ibu hamil hanya sebesar Rp34 triliun dari total alokasi anggaran Rp77 triliun.

Menkeu Sri Mulyani menuturkan dalam peluncuran sinkronisasi Renja-RKA yang diikuti virtual di Jakarta, Selasa, bahwa ada 283 sub-kegiatanstuntingdi pemerintah daerah dengan total alokasi dana Rp77 triliun, yang mana alokasi anggaran tertinggi nomor dua diperuntukkan untuk kegiatan koordinasi dengan dana Rp240 miliar.

"Item yang betul-betul untukstuntingyaitu memberikan makanan khas daerah hanya Rp34 triliun, bayangkan yang betul-betul sampai ke mulutnya bayi atau ibu yang hamil untuk bisa mencegah stunting itu hanya porsi yang sangat kecil karena ada 283 kegiatan termasuk ganti pagar di puskesmas," kata Menkeu.

Menurut Menkeu Sri Mulyani, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan termasuk pencegahan dan penangananstunting. Ia menuturkan belanja yang baik sangat menentukan banyak sekali kualitas hidup masyarakat Indonesia.

"Makin kita bisa menggunakan anggaran secara baik pasti masyarakat bisa merasakan manfaat dan perekonomian menjadi tumbuh dan memiliki daya tahan dihadapkan pada situasi global yang betul-betul sekarang ini bukan situasi yang biasa saja, turbulensi, ketegangan serta berbagai kondisi dunia yang tidak mudah masih terjadi," tuturnya.

Oleh karenanya, melalui sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat ditingkatkan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan target-target yang diharapkan, termasuk angkastuntingturun, inflasi rendah dan investasi tinggi.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan pihaknya menerapkan konsultasi dalam jaringan sehingga mampu memangkas biaya untuk perjalanan dinas atau kunjungan tamu ke kantor, dengan menghemat 85 persen tamu yang datang ke kementerian tersebut.

"Lumayan perjalanan dinas tidak datang lagi banyak, biasanya setiap aturan baru penuh kantor kami untuk menjamu sampai jamuan makan minumnya habis," ujarnya.

Dengan demikian, ada potensi efisiensi perjalanan dinas pemerintah daerah sebanyak Rp75 miliar yang bisa dialihkan untuk penangananstunting.

"Kita bisa hemat kurang lebih dalam beberapa bulan kalau kita hitung perjalanan dinas hemat Rp75 miliar dan kalau kita bagi-bagi untukstuntingitu sudah dapat untuk 14.700 bayistuntingyang membutuhkan perhatian dari kita semua," tuturnya.