Korsel Umumkan Dana Kompensasi untuk Korban Kerja Paksa Jepang

SEOUL - Korea Selatan mengumumkan rencana memberikan kompensasi kepada para korban kerja paksa Jepang di masa perang, dengan harapan dapat memperbaiki hubungan buruk yang menghambat perdagangan, serta kerja sama politik dan militer kedua negara.

Jepang dan Amerika Serikat segera menyambut baik, namun para korban mengkritik proposal tersebut karena jauh dari permintaan mereka permohonan maaf penuh dari Tokyo dan kompensasi langsung dari perusahaan Jepang yang terlibat.

Partai oposisi utama Korea Selatan menuduh pemerintah menyerah kepada Jepang.

Seoul dan Tokyo telah meningkatkan kerja sama keamanan dalam menghadapi meningkatnya ancaman dari Korea Utara. Hubungan kedua negara telah lama tegang karena pendudukan Jepang yang brutal di semenanjung Korea di era 1910-1945.

Sekitar 780.000 warga Korea diwajibkan kerja paksa oleh Jepang selama 35 tahun masa pendudukan, menurut data dari Seoul. Angka itu tidak termasuk wanita yang dipaksa menjadi budak seks tentara Jepang.

Di bawah rencana itu, Korea Selatan akan memberi kompensasi kepada mantan pekerja paksa melalui yayasan publik yang didanai perusahaan swasta yang mendapat manfaat dari kesepakatan reparasi pada 1965 dengan Tokyo, kata Menteri Luar Negeri Park Jin.

"Hubungan Korea Selatan-Jepang yang memburuk seharusnya tidak lagi diabaikan, dan kita harus mengakhiri lingkaran setan untuk kepentingan nasional, untuk rakyat," kata Park.Dia berharap Jepang menanggapi dengan tulus, termasuk "menerapkan pernyataan publik sebelumnya yang mengungkapkan penyesalan dan permintaan maaf".

Tak satu pun dari kompensasi akan datang dari perusahaan Jepang, kata Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi kepada wartawan. Dia berharap lebih memperdalam hubungan antara kedua negara.

"Kami menyambut baik ini sebagai langkah mengembalikan hubungan Jepang-Korea Selatan yang sehat," katanya.

Tokyo menegaskan bahwa perjanjian 1965 yang memulihkan hubungan diplomatik kedua negara dengan paket reparasi sekitar US$800 juta dalam bentuk hibah dan pinjaman murah, menyelesaikan semua klaim antara keduanya yang berkaitan dengan masa pendudukan.

Hubungan yang buruk antara keduanya telah menjadi perhatian Amerika Serikat yang berusaha menghadirkan front yang lebih bersatu melawan kekuatan Tiongkok yang meningkat dan ancaman nuklir Korea Utara.

Sumber pemerintah Jepang yang dekat dengan Perdana Menteri Fumio Kishida mengatakan kepada wartawan bahwa AS telah menekan kedua negara untuk berdamai, tetapi faktor utama yang memicu desakan Presiden Korsel Yoon Suk-yeol untuk rekonsiliasi adalah ancaman geopolitik dari Korea Utara.