Badan Pangan Nasional Evaluasi HPP Gabah Jelang Panen Raya

JAKARTA - Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) mengumpulkan seluruh unsur perberasan nasional untuk menggodok ulang Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan beras terbaru menjelang panen raya.

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (3/3), mengatakan telah menggelar pertemuan yang dihadiri seluruh pemangku kepentingan perberasan nasional, baik dari kementerian dan lembaga, asosiasi dan organisasi petani serta pelaku usaha tersebut sangat penting.

Pertemuan tersebut untuk menentukan besaran HPP yang akan menjadi patokan dalam penyerapan gabah petani. Pertemuan itu juga sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk merangkul semua kelompok agar dapat menghasilkan HPP yang berkeadilan.

"Kami dengarkan pendapat dan masukan dari semua perwakilan. Kita sudah kantongi usulan-usulan angkanya. Selanjutnya akan kami analisis setiap opsi, terutama terkait impact-nya apabila opsi A, B, dan seterusnya diterapkan, bagaimana dampaknya terhadap inflasi, kesejahteraan petani, serta daya beli masyarakat. Kita akan libatkan instansi terkait yang berkompeten untuk memberikan masukan," jelas Arief.

Dia menjelaskan penyesuaian harga pembelian gabah/beras juga sebagai salah satu langkah strategis untuk mengendalikan inflasi pangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1444 H.

Selanjutnya dalam beberapa hari ke depan, Badan Pangan Nasional akan mengundang kementerian dan lembaga terkait serta seluruh stakeholder perberasan nasional untuk menghitung bersama-sama dan menetapkan HPP terbaru.

Menurut Arief, lonjakan permintaan dan konsumsi pada momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri berpotensi mendorong kenaikan harga pangan, sehingga rentan mempengaruhi upaya pengendalian inflasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), beras menjadi komoditas pangan yang memberikan andil terhadap inflasi Februari 2023. Beras juga menjadi kunci untuk menjaga inflasi jelang Ramadan dan Idul Fitri. Oleh karena itu, NFA menaruh perhatian khusus pada pengendalian harga beras.

"Kita terus lakukan langkah mitigasi dan pengendalian harga beras, di antaranya melalui stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) beras di tingkat konsumen yang masih berjalan. Sampai dengan 1 Maret, Bulog telah menyalurkan sekitar 413 ribu ton beras untuk kegiatan SPHP," tuturnya.

Selain melakukan penyesuaian HPP, pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah langka-langkah untuk memastikan penyerapan gabah/beras oleh Bulog berjalan optimal pada panen raya Maret-April ini.

Tutupi Biaya Produksi

Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI), Muhammad Qomarunnajmi, berharap agar HPP untuk gabah kering panen (GKP) bisa menutupi ongkos produksi yang dikeluarkan petani.

"Hitungan kami (SPI), biaya produksi sudah mencapai 5.050 rupiah per kilogram (kg) karena itu usulan SPI harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen (GKP) minimal di 5.600 rupiah per kg," ungkapnya.

Dia berharap HPP yang ditetapkan akan memberikan keuntungan kepada petani sehingga mereka tertarik menjual hasil panennya ke Bulog, sehingga lembaga stabilisator pangan itu bisa menyerap beras secara maksimal.

"Dengan harga segitu, pemerintah bisa melakukan penyerapan panen untuk memperkuat cadangan beras pemerintah, dan tidak perlu impor lagi," tegasnya.