Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Presiden Minta Menpan RB Cari Solusi Soal Tenaga Honorer Daerah

13 Kamis, 23 Feb 2023, 11:33 WIB | Oleh: Tim Penulis
Presiden Minta Menpan RB Cari Solusi Soal Tenaga Honorer Daerah Presiden Minta Menpan RB Cari Solusi Soal Tenaga Honorer Daerah Doc: ANTARA/Mentari Dwi Gayati
Ket. Tangkapan layar - Presiden RI Joko Widodo menghadiri Pembukaan Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2023 di Balikpapan, seperti ditayangkan dalam akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (23/2/2023).

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) untuk mencari solusi terhadap kepegawaian tenaga honorer di daerah.

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2023 di Balikpapan, Kamis (23/2).

"Tadi pagi saya telepon ke Menpan RB bahwa urusan itu masih digodok, tetapi saya minta agar dicarikan jalan tengah yang baik," kata Presiden seperti disaksikan dalam tayangan virtual melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (23/2).

Presiden menyebutkan bahwa masih ada ribuan tenaga honorer di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota yang belum diangkat sebagai pegawai tetap atau aparatur sipil negara (ASN).

Menurut Kepala Negara, rekrutmen tenaga honorer sewaktu menjadi Wali Kota Surakarta sudah dihentikan.

"Saat saya masih Wali Kota itu sebetulnya sudah sebetulnya 100 persen disetop. Itu saya enggak tahu kenapa bisa muncul bisa ribuan lagi. Itu yang masih dirumuskan untuk dicarikan jalan tengah," kata Presiden.

Isu terkait dengan tenaga honorer yang masih banyak itu, kata Presiden, diutarakan oleh Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor yang juga sebagai Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) periode 2022-2023.

Dalam acara pra-Rakernas APPSI, Gubernur Isran meminta dukungan kepala daerah untuk mempertahankan tenaga honorer, terutama guru.

Mengutip dari situs resmi APPSI, Isran menilai kepala daerah harus mempertimbangkan bersama dampak penghapusan tenaga honorer.

"Apabila penghapusan tenaga honorer terjadi, kurang lebih empat juta orang dengan asumsi satu tenaga honor menghidupi satu istri dan dua anak. Bisa dibayangkan, setidaknya ada 12 juta orang yang bergantung hidup dari kerja tenaga honor," katanya.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Apa Alasan Gibran Mundur? Isi Surat Pengunduran Dirinya Kini Terungkap
    Sepertinya ini keputusan terbaik bagi bangsa ini ...
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
  • Jakarta Game On 2026 Buka Peluang Ekonomi Bagi Anak Gen Z
    Hi, Gaming is creating new possibilities for Gen Z, ...
  • Bukan Lagi Soal Smelter! Ini Strategi Baru yang Bikin Industri RI Naik Kelas
    Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah melalui pembangunan ...
Advertisement
idbuild web detail
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
rectangle-detail-top-mobile
Advertisement
Soal Ijazah Jokowi, Polri Sebut Sudah Diuji Forensik Secara Prosedural oleh Puslabfor

Soal Ijazah Jokowi, Polri Sebut Sudah Diuji Forensik Secara Prosedural oleh Puslabfor

13 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +