DPRD Bogor Dorong Prioritaskan Sarpras

BOGOR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor mendorong pembangunan kantor serta sarana dan prasarana (sarpras) kelurahan menjadi salah satu prioritas dalam rencana kerja tahun 2023. Usulan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bogor, Anna Mariam Fadhilah, Kamis (16/2).

Dia menyebutkan berdasarkan hasil rapat kerja (raker) dengan camat Kota Bogor, di Gedung DPRD setempat, Rabu (15/2), pembangunan dan program pada tahun akhir kepemimpinan Wali Kota Bima Arya, pembangunan belum merata. "Jadi, para camat mengeluhkan bahwa anggaran sarpras dan BOP kecil," jelas Anna.

Selain itu, pembangunan yang harusnya disegerakan tidak dikerjakan. Contohnya, pembangunan dan revitalisasi kantor kelurahan. Bahkan ada beberapa kantor kelurahan yang dilaporkan sudah rusak berat, belum dibangun. Anna mengungkapkan proyek strategis masih terpusat di sekitaran pusat kota saja.

Hal itu terlihat dengan kondisi wilayah, di mana pada tahun ini, pembangunan kantor kelurahan banyak yang belum terealisasi. Ia pun minta Pemerintah Kota Bogor dalam hal ini Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor segera membuat susunan anggaran untuk melaksanakan pembangunan kantor kelurahan di masa APBD Perubahan 2023 mendatang.

"Menurut kami kantor kelurahan itu menjadi penting karena sebagai representasi Pemerintah Kota Bogor yang berada di wilayah. Kalau kantor kelurahan tidak bisa digunakan karena rusak, bagaimana pelayanan bisa dijalankan. Sedangkan pembangunan yang sifatnya tidak esensial seperti taman, pedestrian, bisa diberikan anggaran," tandas Anna.

Tak hanya itu, kata Anna, perjuangan Komisi I DPRD Kota Bogor untuk meningkatkan anggaran sarpras kelurahan nyatanya belum juga direalisasikan oleh Pemkot Bogor. Anna menyebutkan berdasarkan laporan para camat, anggaran sarpras kelurahan masih berada di angka 75 juta.

Sementara itu, dalam pembahasan APBD sebelumnya, Pemkot Bogor sudah berjanji menyiapkan anggaran 150 juta untuk masing-masing kelurahan. "Tadi terlihat ternyata perjuangan menyuarakan aspirasi untuk meningkatkan anggaran kelurahan belum terealisasi. Kami sangat sedih mengenai kondisi demikian. Kami rasa ini tergantung pada prioritas dan political will dari pemimpin daerah. Nah untuk itu, kami sebagai anggota DPRD tetap akan terus menyuarakan kebutuhan warga Kota Bogor ini," jelas Anna.

Lebih jauh Anna mengungkapkan, Komisi I DPRD Kota Bogor pun akan memperjuangkan untuk menaikkan anggaran BOP RT, RW dan LPM yang sudah lima tahun tidak mengalami kenaikan. Diharapkan ke depan pemkot Bogor menaikkannya.

Berdasarkan hasil rapat ini, nantinya Komisi I DPRD Kota Bogor akan membuat rekomendasi dan menyampaikan ke forum Badan Anggaran DPRD Kota Bogor agar bisa ditindaklanjuti bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.