Penanganan Korona Praktik Nyata Revolusi Mental

JAKARTA - Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyatakan penanganan Covid-19 di Indonesia yang mengedepankan gotong royong merupakan praktik nyata dari gerakan nasional (Gernas) revolusi mental.

"Penanganan Covid-19 di Tanah Air mengedepankan sistem gotong royong yang sejalan dengan nilai-nilai dalam gerakan nasional revolusi mental," kata Staf Ahli bidang Pembangunan Berkelanjutan Kemenko PMK, Agus Suprapto, dihubungi dari Jakarta, Senin (13/2).

Seperti dikutip dari Antara, Agus menyebutkan nilai-nilai yang terkandung dalam Gernas revolusi mental, antara lain integritas, etos kerja, dan gotong royong. Nilai-nilai Gernas revolusi mental itu dimanifestasikan dalam penguatan gerakan solidaritas penanganan Covid-19 yang melibatkan berbagai aktor pentahelix.

"Seperti diketahui seluruh pihak turut berkolaborasi membantu pemerintah dalam penanganan Covid-19, mulai dari lembaga non-pemerintah, dunia usaha, filantropi, akademisi, komunitas hingga media massa," katanya.

Karena itu, Kemenko PMK mendorong seluruh pihak untuk senantiasa memperkuat gerakan solidaritas dan kedermawanan dalam penanganan Covid-19 dan juga dalam penanganan kebencanaan.

"Gerakan solidaritas dan gotong royong ini diharapkan dapat mempercepat penanganan Covid-19 dan juga penanganan kejadian bencana di Tanah Air," katanya.

Kemenko PMK, tambah dia, akan terus mengingatkan kepada semua pihak mengenai pentingnya gotong royong dalam pengerahan sumber daya nasional secara kolaboratif dalam rangka membantu masyarakat rentan yang terdampak.

Bentuk Kepedulian

Nilai solidaritas sesuai dengan Gernas revolusi mental, kata dia, dapat diwujudkan dalam bentuk kepedulian, kedermawanan dan juga gotong royong.

Sementara itu, Agus menambahkan Kemenko PMK juga mendorong peningkatan pelibatan media massa guna memberikan edukasi kepada masyarakat hingga menyosialisasikan mengenai pentingnya gerakan solidaritas terkait dengan penanganan Covid-19.

"Dengan demikian diharapkan akan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat serta dapat turut memperkuat gerakan solidaritas dalam percepatan penanganan Covid-19 yang meliputi pelaksanaan 3M, 3T, dan vaksinasi," kata Agus.

Sementara itu, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Kepulauan Riau mengingatkan warga untuk menerima vaksin booster kedua sebelum pemerintah menerapkan biaya vaksinasi khusus dosis tersebut.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Kepri, Tjetjep Yudiana, mengatakan animo warga terhadap program vaksinasi semakin berkurang sehingga pemerintah berencana menerapkan biaya vaksinasi.

"Penurunan animo warga itu juga dipengaruhi jumlah kasus aktif Covid-19 yang terus berkurang dalam dua bulan terakhir. Bahkan hari ini Kepri nihil kasus aktif," ujarnya.

Menurut dia, pemerintah berencana menerapkan biaya vaksinasi booster kedua sebesar 100.000. Namun, bagi warga yang kurang mampu tetap mendapatkan vaksin booster kedua secara gratis.

Ia berharap warga tidak menunda waktu untuk memanfaatkan program vaksinasi gratis tersebut. Apalagi masa efektif vaksin hanya enam bulan sehingga warga harus vaksin kembali untuk meningkatkan kekebalan tubuhnya dari Covid-19.

"Pemerintah sejak awal berkomitmen memberikan vaksinasi secara gratis, namun tentu mubazir kalau pengadaan vaksin tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal," katanya.

Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kepri itu mengemukakan stok vaksin di Kepri hampir habis. Satgas Penanganan Covid-19 Kepri pekan lalu meminta pemerintah pusat mendistribusikan vaksin sesuai kebutuhan.

"Kami berharap pemerintah pusat segera mengirimkan vaksin untuk Kepri, karena stok vaksin di beberapa daerah seperti Tanjungpinang sudah habis," ucapnya.