Masalah Baru Mengancam! Pentingnya Keberadaan Forum Pembauran Nusantara Bagi IKN?

Doc: istimewa

Ket. Legislator DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Sarkowi V Zahry.

Samarinda - Legislator DPRD Provinsi Kalimantan Timur Sarkowi V Zahry mengagas pembentukan Forum Pembauran Nusantara sebagai mediator dan mempermudah komunikasi antara badan otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan masyarakat lokal.

"Salah satu persoalan serius IKN adalah interaksi sosial, artinya satu sisi ada masyarakat lokal, namun tidak menutup kemungkinan sebuah kenyataan bahwa IKN akan banyak diserbu oleh warga pendatang, sehingga perlu dibentuk Forum Pembauran Nusantara sebagai mediator menjembatani perihal tersebut," ujar Sarkowi di Samarinda, Minggu (12/2).

Forum Pembauran Nusantara tersebut amat penting dalam proses pembangunan IKN, sehingga proses terjadinya interaksi memungkinkan lebih baik untuk menghindari persaingan yang tidak sehat, kesenjangan, serta gejolak konflik antarpendatang dengan masyarakat lokal.

Menurut dia, perlu adanya Forum Pembauran Nusantara, menjadi media silaturahmi yang baik bagi pendatang maupun lokal, berperan sebagai mediator membahas persoalan yang ada di IKN.

Badan otorita nantinya bisa berkoordinasi dan berkomunikasi dengan forum tersebut, sehingga ketika ada persoalan, sudah diantisipasi lebih awal dan mendukung masyarakat lokal dan pendatang yang lebih membaur.

"Coba kita lihat sekarang, belum apa-apa masyarakat lokal sudah menuntut penolakan terhadap tenaga kerja luar daerah yang akan masuk sebagai pekerja proyek pembangunan IKN, yang seperti ini perlu dilakukan afirmasi, bukan berarti harus menolak pendatang, namun bagaimana caranya agar warga lokal lebih dirangkul tentunya dengan kesiapan sumber daya manusia yang mumpuni," ujar Sarkowi.

Dia juga menuturkan, permasalahan yang paling signifikan atas pembangunan IKN tidak lain adalah masyarakat lokal khawatir tidak mendapatkan perhatian selayaknya, takut mengalami kondisi yang tidak lebih baik dari sekarang.

Ia menambahkan hal seperti itu yang harus dipahami pemerintah, dalam artian tenaga kerja luar banyak yang direkrut, sementara pekerja lokal tidak begitu diperhatikan, sehingga jika saat ini kompetensi kurang sesuai kualifikasi bisa dilatih untuk peningkatan kompetensi.

"Perihal tersebut perlu dijadikan perhatian khusus, sehingga IKN itu bisa berkembang pesat berkesinambungan dengan peningkatan taraf hidup masyarakat lokal, karena merasa perlu mendapatkan manfaat dengan keberadaan IKN," ucapnya.

Selain itu, kesiapan lain dari Kaltim adalah kedaulatan pangan, yang sampai saat ini masih jadi Pekerjaan Rumah (PR), tapi kalau secara program pemerintah sudah berusaha melalui dinas terkait untuk mengupayakan swasembada pangan, baik itu berupa beras, maupun daging.

"Kalau dilihat dari keadaan sekarang, ketersediaan pangan dari lokal masih belum tercukupi, sehingga kita masih mengambil pasokan pangan dari luar daerah, maka ke depan perlu adanya pemetaan untuk penguatan sektor pertanian agar lebih gencar lagi," tutur Sarkowi.