DKI Coba Cadangkan Beras 5.000 Ton

JAKARTA - PemerintahProvinsi DKI Jakarta mengajukan rancangan peraturan daerah (perda) terkait alokasi Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) sebanyak 5.000 ton untuk menjaga ketersediaan kebutuhan pokok tersebut di Ibu Kota. "Kami belum ada payung hukum. Perda saat ini sedang kami ajukan ke Badan Pembentukan Perda di DPRD DKI," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI, Suharini Eliawati, Rabu (8/2).

Dia menargetkan pembahasan dapat rampung April 2023 sehingga DKI dapat mengajukan anggaran untuk alokasi CBPD dalam anggaran perubahan APBD 2023. Suharini menjelaskan,CBPD sebanyak 5.000 ton dihitung berdasarkan jumlah penduduk Jakarta 10,7 juta jiwa menurut BPS.

Suharini menjelaskan nantinya gudang beras harus berisi 5.000 ton sebagai cadangan pemerintah daerah. Cadangan beras akan didistribusikan ketika kondisi tertentu seperti kenaikan harga beras atau bencana alam. "Kami tidak boleh menjaga 5.000 ton beras itu terus-menerus karena bisa rusak kalau terlalu lama," katanya.

Selama ini, kebutuhan beras Jakarta per bulan mencapai sekitar 82-84 ribu ton. Beberapa di antaranya dipasok Bulog, sedangkan stoknya rata-rata 40 ribu ton dan di Food Station. Berdasarkan data Food Station, di gudang BUMD itu terdapat 6.419 ton beras. Rabu kemarin sudah masuk lagi sebanyak 15 ribu ton.

"Kalau ada cadangan beras, bila terjadi gejolak jadi aman, sebab hampir 98 persen pangan Jakarta dari luar," katanya.

Mafia Beras

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD, Hasbiallah Ilyas, minta PT Food Station Tjipinang Jaya mengidentifikasi mafia beras dan mengantisipasi praktik pengoplos beras.Dia minta benar-benar dipahami cara kerja mafia. "Kalau hanya kerja normal seperti selama ini, sampai kita mati masalah mafia beras juga tidak selesai," tandas Hasbiallah Ilyas.

Dia mengetahui sejumlah oknum yang bermain untuk mengoplos beras."Saya paham benar orang-orang mafia beras di DKI. Saya sangat tahu. Kemarin beras yang dioplos punya siapa," tutur Hasbi. Menurut Hasbi, penyelewengan penjualan beras bukanlah kesalahan Food Station semata, melainkan ada kecurangan pendistribusian beras milik swasta dan Bulog.

Hal ini membawa dampak bagi pedagangdalam mendapatkan beras dengan harga mahal. Akhirnya, akibatnya pedagang mengoplos beras."Memang ini bukan murni kesalahan Food Station, tapi memang dari atasnya, dari Bulog. Seharusnya kapasitas beras ini diberikan sekian untuk perusahaan A, tapi dipotong separuh. Ini yang menyebabkan terjadi pengoplosan beras milik Bulog dengan beras premium," tandas Hasbi.

Namun, setidaknya, Food Station harus bisa meredam permainan mafia penjualan beras di wilayah DKI Jakarta, khususnya Pasar Induk Beras Cipinang yang mereka kelola. Sebelumnya, PT Food Station Tjipinang Jaya menemukan dugaan adanya oknum pedagang mengoplos beras Bulog dengan beras lain, lalu dimasukkan ke dalam kemasan premium.

"Waktu kemarin kami melakukan inspeksi bersama Bulog, ada temuan oknum pedagang yang diduga mencampur beras Bulog dengan beras lain dan dijual premium. Kemarin sudah kami tindaklanjuti bersama satgas pangan untuk diproses," kata Direktur Utama PT Food Station Tjipinang Jaya, Pamrihadi Wiraryo.