Konsultan Properti Sebut Kebutuhan Hunian di IKN Akan Tumbuh Seiring Pemindahan ASN

Doc: istimewa

Ket. Desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP Ibu Kota Negara Nusantara.

Jakarta - Konsultan properti Jones Lang LaSalle (JLL) mengungkapkan, kebutuhan hunian atau perumahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diperkirakan akan tumbuh seiring dengan rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN.

Head of Advisory JLL Indonesia Vivin Harsanto mengatakan, dari prospek untuk hunian di ibu kota baru, sebetulnya JLL melihat dari sisicaptive market.

"Kalau memang rencana perpindahan ASN tersebut sudah berjalan tentunya kebutuhan-kebutuhan akan hunian juga akan tumbuh," kata Vivin dalam konferensi pers daring di Jakarta, Rabu (1/2).

Menurut dia, kemungkinan hal inilah yang sudah dilihat oleh para investor yang sudah masuk ke IKN Nusantara.

"Ke depan kalau memang rencananya rencana pemindahannya itu berjalan lancar, kemungkinan selanjutnya juga akan tetap ada kebutuhan karena itu hunian merupakan kebutuhan primer, sehingga akan tetap ada kebutuhan terhadap perumahan atau hunian," ujar Vivin.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan tiga perusahaan siap membangun hunian ASN melalui skema KPBU.

Ketiga perusahaan itu adalah Konsorsium CCFG China dan PT Risjadson Brunsfield Nusantara sebesar Rp30,8 triliun. Kemudian Korea Land and Housing Corporation sebesar Rp8,65 triliun, dan PT Summarecon Agung Tbk sebesar Rp1,67 triliun.

Ketua Satuan Tugas (satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, ketiga perusahaan tersebut telah mendapatkannotice to proceeddan kemungkinan dari tahapnotice to proceedhingga seterusnya diharapkan paling cepat sekitar Juni tahun ini agar pembangunan apartemen tersebut bisa dimulai.

Danis juga mengatakan, perumahan dinas bagi ASN di IKN Nusantara tersebut akan dibangun dalam bentuk apartemen dengan luas minimal 98 meter persegi untuk jabatan fungsional ASN.