Pemerintah Diharapkan Juga Bangun Sosial Budaya di IKN

JAKARTA - Ketua Dewan Pengarah Lembaga Kajian Tanamula Nusantara (LKTN) Dwi Cahyono mengimbau pemerintah selain menyiapkan pembangunan fisik juga menyiapkan pembangunan sosial budaya di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur (Kaltim).

"Tak hanya infrastruktur fisik namun pemerintah perlu menyiapkan lingkungan (ekologi), masyarakat (socio), serta budaya (cultural) atau juga dikenal sebagai eko-sosio-kultura yang adaptif," kata Dwi dalam kegiatan silaturahim kebudayaan bertema "Sinergitas Kekuatan Sosial Budaya Masyarakat dalam Pembangunan IKN" di Salihara Art Center, Jalan Salihara Nomor 16, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, pekan kemarin.

Dwi yang juga menjabat sebagai Dosen Arkeolog Universitas Negeri Malang itu menjelaskan perlu adanya persiapan mengenai eko-sosio-kultura di IKN beserta daerah penyangga seperti Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Penajam Paser Utara, dan Kabupaten Paser.

Mengingat warga di Kalimantan Timur dan sekitarnya telah dihuni cukup lama oleh para penduduk yang multi etnik baik warga setempat maupun pendatang.

Menurut Dwi, maka dari itu perlu adanya penyiapan agar tidak terjadi keterkejutan budaya (culture shock) maupun merasa asing ketika menghadapi perubahan tersebut. "Dibutuhkan mediator yang menjembatani antara pihak otoritas dan warga setempat, marilah kita mengambil peran seperti istilah olah bebaya yang artinya bersama-sama," jelasnya.

Dwi mengatakan sebagai langkah awal pihaknya akan melakukan pendataan dan pemetaan eko-sosio-kultural untuk membangun relasi antar etnis yang ada. "Beragam etnik ini bisa menjadi modal awal akan banyak gelombang migran yang masuk serta membangun sikap keterbukaan bagi warga setempat," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Dwi juga menyoroti aspek sosial budaya bisa menjadi strategi halus agar warga menjadi lebih menaruh perhatian dalam pembangunan IKN dengan beragam perspektif. "Pertunjukan seni dalam kegiatan ini menggambarkan keragaman Nusantara yang ke depannya terjadi di IKN, tidak hanya multi etnik namun juga multi nasional," ujarnya.