Konsumsi Swasta Harus Didorong untuk Capai Target Pertumbuhan

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menyatakan jika konsumsi swasta domestik mampu dikelola dengan baik, hal itu akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi ke level 5 persen pada 2023, meskipun ada tantangan perlambatan ekonomi dunia dan risiko resesi global.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam BI Annual Investment Forum 2023 yang dipantau dalam jaringan di Jakarta, Kamis (26/1), mengatakan pertumbuhan ekonomi ke depan dapat berlanjut jika didukung peningkatan kinerja ekspor, konsumsi dalam negeri, dan investasi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 diperkirakan berada di kisaran 4,5-5,3 persen, sementara pada 2024, pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,7-5,5 persen.

"Ekspor kita masih bagus, konsumsi dalam negeri dan investasi juga, selama ini investasi nonbangunan, tapi sekarang konstruksi berkembang," papar Perry.

Pertumbuhan ekonomi 5,2 persen pada 2024, jelas Perry, sangat mungkin tercapai jika permintaan domestik dan konsumsi swasta terus didorong. Begitu pula dengan kinerja ekspor yang baik dan investasi yang meningkat.

Hilirisasi SDA

Selain meningkatkan ekspor, investasi, dan konsumsi, faktor lain yang dapat mendongkrak perekonomian Indonesia adalah hilirisasi sumber daya alam (SDA) menjadi produk bernilai tambah tinggi seperti mengoptimalkan nikel dalam pembuatan baterai lithium untuk keperluan kendaraan listrik.

"Kami terus mendorong tidak hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menurunkan neraca berjalan serta meningkatkan investasi asing langsung," kata Perry.

Tekan Inflasi

Secara terpisah, peneliti ekonomi CORE, Yusuf Rendi Manilet, mengatakan tantangan utama tahun ini adalah menjaga konsumsi swasta/rumah tangga dengan memastikan inflasi bisa ditekan lebih rendah.

"Inflasi ini bisa bermuara ke berbagai hal termasuk di dalamnya peningkatan jumlah penduduk miskin dan juga tertekannya daya beli sehingga untuk memastikan bahwa konsumsi rumah tangga bisa terjaga angka inflasi perlu didorong atau ditekan ke level yang lebih rendah," ungkapnya.

Pemerintah, jelasnya, juga perlu memperhatikan kebijakan fiskal agar lebih optimal dalam menopang atau memberikan insentif untuk daya beli masyarakat dan juga pelaku usaha.

Untuk insentif masyarakat sudah pasti bantuan sosial yang disalurkan di tahun ini akan memegang peran penting dan memastikan bagaimana kemudian bantuan sosial ini tepat sasaran.

Dihubungi dari Jakarta, pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Achmad Maruf, mengatakan bahwa konsumsi swasta bisa dipacu asal lapangan pekerjaan tercipta dengan upah yang tidak terganggu oleh inflasi tinggi dan juga gaji pegawai negeri.

Untuk memastikan terciptanya kondisi tersebut, diperlukan iklim bisnis yang kondusif karena tahun ini Indonesia memasuki tahun politik. Swasta butuh kepastian iklim politik sehingga tidak menganggu ekspansi.