Presiden Jokowi Ingatkan Bulog untuk Mengendalikan Harga Beras

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Perum Bulog untuk mengendalikan harga beras di 79 daerah mengalami peningkatan yang tidak sedikit. "Saya dua hari lalu memperingatkan Bulog untuk masalah ini karena di lapangan 79 daerah beras mengalami kenaikan yang tidak sedikit," kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan FKPD se-Indonesia di Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/1).

Presiden Jokowi meminta Bulog, kementerian dan lembaga non-kementerian terkait, kepala daerah dan Bank Indonesia (BI) untuk terus memantau harga barang dan jasa di lapangan.

Jokowi menginginkan agar jajaran pemerintah dan BI memiliki sistem pendeteksian dini terkait potensi kenaikan harga barang dan jasa, termasuk upaya mitigasi.

"Sehingga selalu terdeteksi sedini mungkin sebelum kejadian besarnya itu datang, biar bisa kita kejar dan antisipasi," ujar dia.

Presiden Jokowi meminta seluruh pihak berhati-hati dengan setiap kenaikan harga barang dan jasa, karena saat ini dunia dihadapkan pada ancaman kenaikan inflasi. Karena itu pula, Presiden meminta seluruh pihak bekerja dengan rinci dan terjun langsung ke lapangan.

Selain beras, Jokowi menyebut harga beberapa komoditas yang mengalami peningkatan yakni telur di 89 daerah, tomat di 82 daerah, daging ayam ras di 75 daerah.

"Tolong bupati, wali kota, gubernur sering-sering masuk pasar. Cek apakah data-data itu sesuai dengan di lapangan. Jangan 'baik Pak, tidak ada naik Pak, harga stabil Pak', saya cek langsung. Jadi, BPS di daerah informasikan angka-angka yang apa adanya kepada kepala daerah," kata dia.

Inflasi Masih Terkendali

Menurut Kepala Negara, saat ini inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa menjadi momok bagi semua negara. Inflasi Indonesia, menurut Jokowi, masih terkendali di kisaran 5,5 persen (year on year/yoy). "Ini patut disyukuri berkat kerja keras semuanya. Coba dilihat negara lain bahkan ada yang sampai 92 persen. Uni Eropa di angka 9,2 persen. Ini tinggi sekali," ujarnya.

Sebelumnya seperti dikutip dari Antara, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) akan menggelontorkan beras Bulog hingga panen raya tiba dalam upaya menstabilkan harga beras di tingkat konsumen.

Kepala NFA, Arief Prasetyo Adi, mengatakan langkah stabilisasi ini akan terus ditingkatkan sampai dengan panen raya padi tahun ini yang diperkirakan jatuh pada Februari-Maret.

"Sekarang waktunya kami mengeluarkan beras Bulog melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Presiden memonitor dan memerintahkan langsung Badan Pangan Nasional, Kemendag, dan Bulog untuk stabilisasi sampai dengan panen raya," kata Arief.

Arief menyebutkan penyaluran beras medium melalui program Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga (KPSH) tersebut bersumber dari cadangan beras pemerintah (CBP) di Gudang Bulog yang berasal dari pembelian langsung, baik yang dibeli dengan menggunakan harga pembelian pemerintah (HPP), harga fleksibilitas, pengalihan stok komersial, maupun pengadaan dari luar atas penugasan pemerintah.

"Saat ini sampai panen raya, kami minta Bulog untuk mengeluarkan stok CBP yang ada di gudang, termasuk mengeluarkan beras dari luar yang sudah masuk bersamaan dengan stok beras lokal yang dimiliki Bulog. Saat ini waktunya kami keluarkan untuk stabilisasi pasokan dan harga beras nasional, jangan ditahan," tegasnya.

Berdasarkan data sampai dengan 12 Januari 2023, total stok beras Bulog saat ini sebanyak 341 ribu ton terdiri dari 333 ribu ton atau 97,9 persen stok CBP dan 7,1 ribu ton atau 2 persen stok komersial.

Sampai dengan 11 Januari 2023, Bulog telah merealisasikan penyaluran SPHP sebanyak 26 ribu ton di seluruh Indonesia, dengan realisasi di wilayah DKI Jakarta dan Banten 2,7 ribu ton. "Angka ini akan terus ditingkatkan dan dilakukan secara merata di seluruh Indonesia sampai dengan panen raya," ujarnya.

Arief mengatakan stok beras nasional di akhir 2022 dan di awal 2023 masih belum menutupi kebutuhan per bulan. Hal ini berdasarkan perhitungan Kerangka Sample Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS) dari angka panen akhir tahun 2022 dan Januari 2023, serta dibandingkan dengan kebutuhan beras nasional per bulan.

"Februari mulai panen besar. November 2022 panen sebanyak 1,9 juta ton, Desember 2022 sebanyak 1,4 juta ton, Januari diperkirakan panen 1,3 juta ton dan panen di Februari meningkat sebanyak 4,3 juta ton. Jadi kita harus atur dan jaga betul stok dan pengaturan realisasi SPHP-nya, karena seperti kita ketahui kebutuhan beras nasional adalah 2,5 juta ton per bulan," terangnya.