Covid-19 Menjadi Tantangan RI Membangun SDM

JAKARTA - Dampak buruk dari infeksi Covid-19 menjadi tantangan baru bagi Indonesia untuk membangun dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Covid-19 bisa memperburuk kualitas SDM, terutama dalam 10 tahun ke depan karena bisa merusak fungsi organ-organ di dalam tubuh.

"Bicara dampak dari Covid-19 ini bukan bicara tentang kematian atau keparahan lagi, tapi ini bicara tentang potensi penurunan kualitas SDM," kata epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, Jumat (13/1).

Dicky menuturkan virus dapat bertahan lama dalam tubuh sehingga menyebabkan seseorang terkena long Covid-19. Meski tidak mengalami keparahan atau meninggal dunia, long Covid-19 dan hadirnya varian XBB dapat membuat tubuh lebih mudah lelah dan sakit-sakitan. Bahkan, dalam kasus XBB 1.5, diketahui bisa memunculkan penyakit sistemik dan infeksi kronik yang disertai dengan penurunan imunitas.

"Kalau itu terjadi, akan menjadi kesalahan sejarah dan tanggung jawab moral kita. Kita harus pertimbangkan betul mana yang terbaik. Apa yang kita miliki saat ini akan jauh lebih baik, tapi tidak menjamin adanya modal imunitas itu akan bertahan dan melindungi dari lonjakan kasus lainnya," kata Dicky.

Apalagi, Indonesia mempunyai kerumitan tersendiri karena besarnya jumlah penduduk dan letak geografis yang amat luas. Hal lain yang harus diwaspadai adalah bergesernya pandemi ke arah hiperedemik.

"Kita tidak hanya bisa bergantung pada keberhasilan sebuah upaya yang dilakukan manusianya saja, baik yang dilakukan melalui 3T, 3M, dan vaksinasi, tapi juga ada faktor dari virus itu sendiri yang juga akan menentukan, bahkan mungkin paling menentukan seberapa cepat dia bermutasi atau seperti apa karakternya," ujar dia.

Tidak Boleh Abai

Menurutnya, pemerintah tidak boleh bersikap abai dalam menentukan kebijakan. Di saat negara lain melonggarkan atau mulai abai, diharapkan pemerintah Indonesia tetap tegas dalam menggaungkan pentingnya hidup bersih, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, hingga melakukan vaksinasi.

Namun, semua itu hanya dapat terwujud jika pemerintah dan masyarakat berhasil menyatukan pemahaman virus akan terus berkembang, selemah apa pun sifatnya dan akan terus memiliki potensi yang berbahaya.

Dicky menyatakan perubahan perilaku tidak bisa dibawa pemerintah ke ranah politik atau ekonomi. Terkait pemakaian masker misalnya, sudah semestinya pemerintah tidak mengatakan hal yang bertentangan dengan sains seperti tidak perlu menggunakan masker karena kondisi terkendali.

Hal itu disebabkan tingkat pendidikan masyarakat yang mayoritas hanya mencapai jenjang SMP/sederajat dan dikhawatirkan akan meningkatkan potensi berbahaya jika dipersepsikan berbeda di kemudian hari.

"Kita ambil paling penting, yang paling memiliki risiko lebih kecil. Tapi, yang selalu jadi masalah pemerintah adalah strategi komunikasi risiko. Di awal sudah bilang, benar jika masker harus terus dipakai dan ini seharusnya yang terus dijadikan rujukan," kata Dicky yang juga pakar Keamanan dan Ketahanan Kesehatan Global itu.

Dicky menilai larangan masuk kepada sebuah negara lain ke Indonesia bukan cara yang tepat dalam menghadapi Covid-19.