Pencabutan PPKM Akan Mendorong Permintaan Domestik Menguat

JAKARTA - Diperkirakan pertumbuhan impor akan lebih tinggi dibandingkan ekspor di 2023, yang didorong penguatan permintaan domestik. Permintaan domestik 2023 didorong oleh pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan keputusan untuk melanjutkan proyek strategis nasional.

Namun demikian, Ekonom Bank Mandiri, Faisal Rachman, sebagaimana keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (6/1), mengatakan pertumbuhan impor pada 2023 cenderung melemah dibandingkan 2022 karena harga minyak yang turun dan antisipasi penurunan ekspor.

Sementara itu, Faisal menyebut pelambatan pertumbuhan ekspor pada 2023 disebabkan oleh penurunan harga komoditas, terutama batu bara, yang didorong oleh permintaan global yang lesu di tengah meningkatnya risiko perlambatan ekonomi global.

"Meski diproyeksikan menyusut, surplus neraca perdagangan bisa bertahan lebih lama karena kita melihat penurunan harga komoditas lebih bertahap," kata Faisal.

Seperti dikutip dari Antara, Faisal memperkirakan cadangan devisa nasional akan berada di kisaran 135-140 miliar dollar AS pada akhir 2023 atau tidak terlalu jauh dibandingkan sebesar 137,2 miliar dollar AS pada Desember 2022.

"Kami mengantisipasi neraca transaksi berjalan akan berubah menjadi defisit yang dapat dikelola sekitar 1,10 persen dari PDB pada 2023 dari perkiraan surplus sebesar 1,05 persen dari PDB pada 2022," kata Faisal.

Sedangkan terkait neraca keuangan, dia memperkirakan akan menghadapi sejumlah tantangan pada 2023, namun potensinya tetap terlihat.

Beberapa tantangan tersebut, di antaranya adalah meningkatnya kekhawatiran terhadap perlambatan ekonomi global yang bisa memicu sentimen risk-off di pasar negara berkembang, termasuk Indonesia, karena investor cenderung beralih ke aset safe-haven.

Kebijakan Hilirisasi

Selain itu, pembukaan kembali ekonomi Tiongkok yang bisa menarik investor untuk mencari penyeimbangan portofolio di Asia. Namun demikian, ia menyebut kebijakan pemerintah untuk terus melakukan hilirisasi sumber daya alam dapat menarik lebih banyak aliran investasi langsung ke Indonesia.

Selain itu, lanjut Faisal, upaya mempertahankan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam juga dapat menghambat penempatan aset ke luar negeri.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah berkomitmen untuk melakukan hilirisasi bahan-bahan tambang yang ada di Tanah Air untuk mendapatkan nilai tambah yang berlipat. Jokowi meminta agar penghentian ekspor bahan mentah tersebut tidak hanya berhenti pada komoditas nikel saja.