Sri Lanka Gelar Pemilu Pertama Sejak Presiden Rajapaksa Digulingkan

KOLOMBO - Sri Lanka yang tengah dilanda krisis pada Rabu (4/1) mengumumkan pemilihan nasional pertamanya sejak Presiden Gotabaya Rajapaksa kabur dan mengundurkan diri saat menghadapi protes rakyatnya yang meluas.

Pemungutan suara pemerintah daerah akan diadakan sebelum akhir Februari, kata para pejabat, setelah ditunda satu tahun karena pandemi.

Presiden penggantinya, Ranil Wickremesinghe, menghadapi rasa malu dalam pemungutan suara tersebut, karena dia adalah satu-satunya perwakilan partainya di parlemen.

Kekurangan makanan, bahan bakar, dan listrik yang akut selama berbulan-bulan sejak akhir 2021 menyebabkan agitasi massal terhadap pemerintahan Rajapaksa yang gagal membayar utang luar negeri sebesar US$46 miliar pada April lalu.

Perdana menteri enam kali, Wickremesinghe (73), memenangkan pemilihan parlemen untuk menggantikan Rajapaksa dengan dukungan partai SLPP Rajapaksa, tidak memiliki mandat dari rakyat.

Dia membalikkan pemotongan pajak yang diperintahkan pendahulunya dan menaikkan harga secara keseluruhan karena inflasi mencapai rekor hampir 70 persen.

Wickremesinghe juga telah memerintahkan tindakan keras terhadap protes anti-pemerintah.

Pada pemilihan lokal terakhir pada 2018, Partai Persatuan Nasionalnya hanya memenangkan 10 persen dari 340 dewan, kebobolan 231 dari SLPP.

Dia telah berusaha menghentikan pemungutan suara, dengan mengatakan negara yang bangkrut itu tidak mampu membelanjakan 10 miliar rupee (US$27,6 juta) yang harus mereka keluarkan. Tetapi Komisi Pemilihan Umum yang independen tetap melakukannya.

Dalam pernyataan singkat, Komisi Pemilihan mengatakan, pencalonan untuk lebih dari 8.000 posisi anggota dewan akan dibuka mulai 18 hingga 21 Januari. Setelah itu, pemungutan suara harus dilakukan dalam waktu 28 hari.

Jajak pendapat lokal yang ditetapkan pada Februari tidak dapat menjatuhkan pemerintahan nasional saat ini.

Wickremesinghe akan memiliki kekuatan untuk membubarkan parlemen saat ini saat menyelesaikan setengah dari masa jabatan lima tahunnya pada 20 Februari. Tetapi dia tidak menunjukkan indikasi ingin mengikuti pemilihan parlemen cepat.

Secara konstitusional, pemilihan presiden tidak dapat diadakan hingga kuartal terakhir 2024.