Siap-siap, Kalimantan Tengah Sudah Diwacanakan Pemekaran

Doc: istimewa

Ket. (Dari kiri) Sekda Kalteng Nuryakin, Gubernur Sugianto Sabran dan Wakil Ketua DPRD Abdul Razak berbincang di sela peninjauan pembangunan rumah sakit di Hanau, Kabupaten Seruyan beberapa waktu lalu.

Palangka Raya - Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran siap melakukan audiensi bersama pemerintah pusat sebagai tindak lanjut pembahasan wacana pemekaran di provinsi ini.

Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Nuryakin di Palangka Raya, Selasa (3/1), mengatakan rencananya gubernur bersama dengan beberapa bupati dan ketua DPRD akan beraudiensi dengan pemerintah pusat yang saat ini sedang diagendakan.

"Progres pemekaran saat ini memang sudah ada di Kemendagri, baik itu provinsi pemekaran Kotawaringin, Kabupaten Kapuas Ngajumaupun kemarin sempat membicarakan pemekaran Barito Raya," tuturnya.

Dia menjelaskan terkait audiensi rencananya dilakukan pada Januari 2023 atau paling lambat Februari 2023. Untuk kepastian jadwalmenunggu keputusan pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya memohon saja.

Nuryakin memaparkan potensi daerah yang dapat dimekarkan memiliki sejumlah acuan atau tolokukur, di antaranya dilihat dari sisi jumlah penduduk, ketersediaan infrastruktur, ekonomi, sumber daya alam maupun lainnya.

"Tentu saja pertimbangan-pertimbangan itu memiliki hitungan dan yang menilai adalah pemerintah pusat," ujar Nuryakin.

Menurutnya, akan ada variabel-variabel yang diukur dan apabila melihat dari sisi pergerakan perekonomian memang di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kotawaringin Timur, apalagimemiliki pelabuhan sehingga memungkinkan akses perekonomianlebih luas.

Hanya saja, dia mengatakan jika melihat wilayah Barito di Kalimantan Tengah sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, maka memungkinkan apabila dimekarkan.

"Kalau seperti itu bisa saja tidak lagi mengacu aturan, misal harus minimal mencakup lima kabupaten sebagai syarat dimekarkan, tetapi jika kepentingan pemerintah lebih besar seperti perlunya ada penyangga yang lebih dekat, maka bisa saja itu menjadi pemikiran pemerintah pusat," ucapnya.