Cendekiawan Dayak Sebut IKN Adalah Pemerataan Pembangunan

Balikpapan - Pembangunan dan pemindahan Ibukota Nusantara (IKN) diharapkan akan mendorong lebih terbukanya isolasi dan mempercepat pembangunan hingga ke pelosok dan pedalaman terpencil.

"Bagi kami ini upaya pemerintah distribusikan pembangunan," kata Ketua Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional (ICDN) Kalimantan Timur Frederik Bid, Senin.

Pertama, jelas Bid, IKN sudah terbukti mempercepat pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur, dan secara bertahap juga meningkatkan kualitasnya. Saat ini bahkan IKN baru dalam tahap pembangunan.

Ia pun yakin kelak jalan dan jembatan, sarana transportasi darat hingga ke pedalaman nan jauh akan lebih cepat lagi dibangun dan diadakan.

Di Kalimantan Timur masih ada Kabupaten Mahakam Ulu yang hanya bisa dicapai lewat Sungai Mahakam dalam perjalanan berjam-jam. Linggang Bigung, ibukota kabupaten, jauhnya 4 jam dari Pelabuhan Tering di Melak, Kutai Barat, sementara Melak sendiri jaraknya bisa mencapai 12 jam perjalanan bermobil dari Balikpapan dengan beragam kondisi jalan.

Kecamatan terjauh Mahakam Ulu, Long Apari, adalah 8 jam perjalanan speedboat dari Linggang Bigung. Jarak dan moda transportasi yang ada itu pernah membuat premium bisa berharga Rp25 ribu per liter.

Masih dalam hal pemerataan pembangunan, IKN di Kalimantan juga berarti pembangunan sudah Indonesia Sentris, berpusat di Indonesia, tidak lagi Jawa Sentris.

"Ia akan menarik uang dan kesempatan beredar ke tengah dan timur Indonesia, bukan hanya ke Jawa yang sudah berkembang, sangat maju bila dibandingkan dengandaerah-daerah di tengah dan timur," papar Bid.

Sebab itu, lanjut Ketua ICDN, proyek IKN harus didukung dan dijaga kelancarannya. "Jika ada yang menghambat, kami siap jadi garda paling depan membela dan melancarkan pembangunan di IKN," tandas Bid.

Apalagi dalam penetapan undang-undang IKN, mayoritas anggota DPR, hingga 93 persen, setuju. Dalam demokrasi yang bebas penetapan dengan hampir aklamasi tersebut menandakan bahwa IKN adalah langkah yang benar. IKN harus terus berlanjut walaupun pemerintahan berganti.