Jasa Marga Siap Dukung Terkait Jalan Tol di IKN

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk siap mendukung terkait pengoperasian jalan tol di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, jika dipercaya oleh pemerintah.

Direktur Bisnis Jasa Marga Reza Febriano mengatakan dalam waktu dekat pemerintah sudah mulai proses pengadaan yang akan dilanjutkan dengan proses konstruksi untuk pembangunan jalan tol.

"Bilamana nanti dibuka kesempatan untuk pengadaan pekerjaan pengoperasian jalan tol di ruas IKN karena nantinya akan terkoneksi dengan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, Jasa Marga melalui anak perusahaannya yang memang memiliki spesialisasi profesional dalam pengoperasian jalan tol yakni PT Jasamarga Tollroad Operator akan siap mendukung, bilamana nanti dipercaya oleh pihak pemerintah," ujar Reza dalam Public Expose 2022 secara daring di Jakarta, Rabu (14/9).

Menurut laman resmi Jasamarga Balikpapan Samarinda, kehadiran Jalan Tol Balikpapan-Samarinda akan memperlancar konektivitas dua kota kegiatan ekonomi bisnis Balikpapan dan Samarinda yang saling melengkapi, pengembangan kawasan industri, serta mempercepat akses masuk ke kawasan inti IKN.

Secara keseluruhan, Tol Balikpapan-Samarinda memiliki panjang 97,99 km dan terbagi menjadi lima seksi yaitu Seksi 5 ruas Balikpapan -Sepinggan (11,09 km), Seksi 1 ruas Balikpapan -Samboja (22,03 km), Seksi 2 ruas Samboja-Muara Jawa (30,98 km), Seksi 3 Muara Jawa-Palaran (17,30 km), dan Seksi 4 Palaran-Samarinda (16,59 km). Jalan Tol Balikpapan-Samarinda memiliki 4 Gerbang Tol (GT) yakni GT Manggar, GT Karang Joang, GT Samboja, dan GT Palaran.

Sebelumnya Kementerian PUPR memulai kegiatan pembangunan infrastruktur dasar IKN Nusantara tahap 1 senilai 5,3 triliun rupiah yang ditandai penandatangan kontrak pekerjaan pembangunan IKN TA 2022 sebanyak 19 paket.

Kementerian PUPR telah menyusun rencana/tahapan pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara periode 2022-2024 dengan total anggaran sebesar 43,73 triliun rupiah. Pada tahun 2022, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan IKN sebesar 5,3 triliun rupiah.

Sementara itu, Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menggelar konsultasi publik mengenai rencana detail tata ruang kawasan (RDTR) IKN di Balikpapan, Selasa (13/9).

Kepala OIKN Bambang Susantono menjelaskan bahwa konsultasi publik ini merupakan wadah masyarakat menyampaikan aspirasi untuk penyempurnaan RDTR IKN.

"Kami mengajak masyarakat agar melihat dokumen ini secara terbuka dan turut berpartisipasi untuk membuat suatu produk hukum," kata Susantono.

Dalam pertemuan itu, dibahas empat RDTR IKN, meliputi RDTR IKN Wilayah Perencanaan (WP) 1 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), WP 2 IKN Barat, WP 4 IKN Timur 1, dan WP 5 IKN Timur 2.

Pada tahap awal pembangunan, Tim Penyusun RDTR WP 1 KIPP akan berfokus pada sebagian KIPP 1 A Sub BWP 1 dengan luasan sekitar 900 hektare.

KIPP akan dikembangkan sebagai pusat pemerintahan nasional, perkantoran, pertahanan dan keamanan, perdagangan dan jasa, dan permukiman perkotaan. Wilayah tersebut berada di Desa Bumi Harapan dan Desa Pamaluan.