2020, DKI Perketat Emisi Kendaraan Bermotor

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal memperketat tingkat emisi kendaraan bermotor di Jakarta.

JAKARTA - Buruknya kualitas udara di Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengeluarkan regulasi yang memperketat emisi kendaraan Bermotor.

"Kontrol emisi di kendaraan-kendaraan pribadi. Kita sedang siapkan regulasi. Harapannya di 2020, kita bisa lakukan untuk semua," ujar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (15/4).

Dalam upaya memperbaiki kualitas udara di Ibu Kota, pihaknya mengapresiasi berbagai elemen masyarakat untuk melakukan gugatan terhadap pemerintah. Anies menilai buruknya kualitas udara di Jakarta merupakan fakta karena efek dari mobilitas warganya.

"Di mana transportasi pribadi mendominasi dan itulah yang kemudian kita saksikan konsekuensinya pada kualitas udara. Langkah ke depan adalah kita dorong transportasi publik agar bisa lebih luas menjangkau wilayah. Setiap warga negara memiliki hak menggunakan jalur hukum untuk masalah apapun, itu adalah haknya," kata Anies.

Saat ini, lanjut Anies penggunaan transportasi publik hanya 33 persen. Angka ini mengalami penurunan yang signifikan dalam dua puluh tahun terakhir yang mencapai 48 persen. Imbasnya, kualitas udara di Jakarta menjadi lebih buruk.

"Dan kondisi angka ini ha5rus dikembalikan, bahkan lebih jauh lagi. Bahwa perbandingannya 75 persen dengan menaiki transportasi publik dan sisanya sebanyak 25 persen mengendarai kendaraan pribadi. Dan itu semuanya membutuhkan investasi masif dan kebijakan yang konsisten di semua sektor. Bukan hanya satu sektor tapi semua sektor," jelasnya.

Untuk memperbaiki kualitas udara ini, pihaknya akan segera mengoperasikan bus listrik sebagai armada Transjakarta. Bus listrik ini mulai diujicobakan pada bulan depan, sehingga ke depannya diharapkan semua kendaraan bermotor beralih menggunakan listrik sebagai sumber energinya.

"Karena itu harus sama-sama kita turunkan. Nah pemerintah siapkan regulator. Dan itu sudah ada di RPJMN, ada di RPJMD, Indonesia pun terikat komitmen untuk bisa menurunkan itu," tegasnya.

Kualitas Udara

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Widyastuti mengakui, kualitas udara yang buruk bisa menyebabkan meningkatnya penyakit inspeksi saluran pernapasan atas (ISPA). Namun, dari data yang dimilikinya, kasus ISPA di Jakarta mengalami penurunan signifikan.

"Untuk kualitas udara lebih baik ke Dinas Lingkungan Hidup. Namun, kami punya sist surveilance, yang mencatat dan mengkonsolidasi data penyakit terkait ISPA. Memang angkanya menurun. Pada 2017, ada 44 ribu kasus, namun pada 2018 jadi 42 ribu kasus penyakit ISPA," kata Widyastuti.

Dia mengatakan, angka itu merupakan data pasien penderita ISPA yang tercatat di Puskesmas dan rumah sakit di Jakarta. Dia mengaku akan terus menjalankan beragam program untuk menurunkan penyakit menular seperti ISPA. Terlebih, katany Widyastuti, ISPA ini bukan sebagai faktor utama penyebab kematian.

"Walaupun angkanya turun, itu tidak membuat kita berdiam diri. Kita terus berupaya menurunkan sebaran penyakit di Jakarta, termasuk ISPA. Kan kalau udaranya bersih, kualitas hidup warga Jakarta pun menjadi meningkat," tegasnya. pin/P-5