Anggaran Kementerian PUPR Ditambah Rp8,71 Triliun

Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat tambahan anggaran sebesar 8,71 triliun rupiah dalam Rancangan Anggaran dan Belanja Negara (RARAPBN) Tahun 2019. Jika semula hanya 102,01 triliun rupiah pada pagu indikatif menjadi 110,73 triliun rupiah dalam Nota Keuangan dan Rancangan APBN TATA 2019.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI tentang Pembahasan RKA RKA K/L Dalam Nota Keuangan RARAPBN TATA 2019 di Jakarta, akhir pekan lalu.

"Tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk percepatan Pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 2,14 triliun rupiah dan Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) sebesar 6,56 triliun rupiah," ungkap Basuki.

Basuki menjelaskan tambahan anggaran proritas dalam rangka RPJMN sebesar 2,14 triliun rupiah digunakan untuk pembangunan infrastruktur oleh Ditjen Bina Marga 1,05 triliun rupiah, Ditjen Cipta Karya sebesar 272 miliar rupiah dan Ditjen Sumber Daya Air sebesar 822 miliar rupiah.

Pagu anggaran baru tersebut belum termasuk skema baru dalam pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR. yakni Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha Availability Payment (KPBU AP) sebesar 5,10 triliun rupiah berupa preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera (Riau-Sumsel) senilai 1,14 triliun rupiah, preservasi jalan trans Papua (Wamena-Mumugu) sebesar 1,92 triliun rupiah, penggantian jembatan di Lintas Utama Pulau Jawa 800 miliar rupiah dan preservasi jalan dan jembatan di Lintas Tengah dan Barat Pulau Sumatera 1,24 triliun rupiah.

Terkait progres penyerapan anggaran Kementerian PUPR pada 2018, hingga 5 September lalu, realisasinya mencapai 52,102 triliun rupiah, meningkat dari periode sama tahun lalu yakni 49,63 triliun rupiah. Namun, dari sisi persentase penyerapan pada 2018 sebesar 45,76 persen, lebih kecil dibanding 2017 sebesar 46,73 persen. Pagu anggaran Kementerian PUPR pada 2018 mencapai 113,85 triliun rupiah.

Bangun Jembatan

Sementara itu, Kementerian PUPR terus melanjutkan pembangunan jembatan gantung. Sebanyak 134 jembatan gantung akan dibangun di 20 provinsi pada 2018. Keberadaan jembatan gantung bagi pejalan kaki itu berperan penting untuk memperpendek jarak tempuh desa terpencil ke desa lainnya maupun menghubungkan kantor pemerintahan yang terpisahkan karena kondisi geografis, seperti adanya sungai besar.

Program pembangunan jembatan gantung merupakan bagian dari program Nawa Cita, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan RI.

Dengan hadirnya jembatan gantung, tidak perlu lagi memutar sehingga akan memperpendek jarak menuju berbagai fasilitas publik, seperti sekolah, pasar, tempat kerja, mengurus administrasi ke kantor kelurahan atau kecamatan, dan akses silaturahmi antar warga.

"Jembatan gantung sangat dibutuhkan dan kehadirannya disambut baik oleh masyarakat karena manfaatnya nyata. Ini untuk menggantikan yang Indiana Jones," ungkap Basuki.

ers/E-10