Xi Bisa Perpanjang Kekuasaan

PKT akan mengusulkan pada Kongres awal Maret mendatang, agar masa jabatan presiden yang tercantum dalam konstitusi agar tak dibatasi. Jika proposal ini disetujui, maka Presiden Xi Jinping bisa memperpanjang masa kekuasaannya.

BEIJING - Pemimpin paling berkuasa di Tiongkok, Xi Jinping, diwartakan bisa mempertahankan jabatannya dalam jangka waktu tak terbatas setelah Partai Komunis Tiongkok (PKT) pada Minggu (25/2) menyerukan pencabutan batas masa jabatan presiden.

Xi, 64 tahun, yang juga menjabat sebagai ketua PKT dan dipandang sebagai pemimpin terhebat Tiongkok sejak Mao Zedong, sebelumnya telah menjabat sebagai Presiden Tiongkok sejak 2013. Jika aturan batasan masa jabatan tidak dicabut, maka ia harus meninggalkan jabatnya pada 2023 mendatang.

"Komite Pusat PKT mengajukan penghapusan dalam konstitusi ketentuan tentang batas masa jabatan presiden selama lima tahun untuk dua periode berturut-turut," demikian disampaikan kantor berita Xinhua pada Minggu (25/2).

Dalam proposal perubahan tersebut oleh PKT, juga berlaku bagi masa jabatan wakil presiden. Proposal PKT ini akan diajukan ke dewan legislatif pada Kongres tahunan PKT yang dimulai 5 Maret mendatang.

Sebelumnya, Xi telah meninggalkan model kepemimpinan kolektif yang digagas Deng Xiaoping, seorang arsitek reformasi ekonomi Tiongkok di era '80-an. Dua pendahulu Xi yaitu Jiang Zemin dan Hu Jintao, menjabat posisi Presiden Tiongkok selama dua periode, dan Xi jauh-jauh hari sudah menyatakan ambisi politik yang lebih besar.

"Saya pikir ia (Xi) akan jadi kaisar seumur hidup dan Mao Zedong pada abad ke-21," kata profesor ilmi politik di Chinese University of Hong Kong, Willy Lam. "Jika kesehatannya terus trejaga, ia ingin berkuasa selama 20 tahun. Itu artinya Xi akan menjabat sebagai Sekjen PKT hingga 2032 dan Presiden Tiongkok hingga 2033," imbuh Lam menyikapi proposal PKT.

Ubah Konstitusi

Pada Kongres PKT ke-19 Oktober lalu saat membeberkan 7 anggota Komite Tetap Politbiro, Xi mengemukakan bahwa hingga saat itu belum ada calon kuat penggantinya. Dalam filosofi politiknya yang berjudul Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era, Xi amat memuja model kepemimpinan Mao.

Komite Pusat PKT selain akan mencabut batas masa jabatan presiden, juga akan memasukkan filosofi politik Xi dalam konstitusi nasional.

Sejak berkuasa pada pengujung 2012, Xi lebih menekankan upaya pemberantasan korupsi. Lewat kampanye antikorupsi ini, lebih dari satu juta orang telah dihukum. Beberapa kritikus menyikapi kampanye antikorupsi ini sebagai upaya Xi untuk menghapuskan oposisi dalam pemerintahan. Di sisi lain, demi mengekalkan kekuasaanya, Xi tetap mempertahankan sekutu-sekutu politiknya.

Salah satu hasil terpenting Kongres PKT ke-19 yaitu pembentukkan institusi baru antikorupsi yaitu Komisi Pengawasan Nasional yang akan melakukan koordinasi investigasi di setiap lini pemerintahan juga mengincar individu di luar anggota PKT.

Komisi Pusat PKT juga akan mengusulkan agar Komisi Pengawasan Nasional dijadikan institusi negara yang baru yang termaktub dalam konstitusi.

Dalam penjelasannya pada pejabat PKT, Preiden Xi pada Sabtu (24/2) menegaskan bahwa konstitusi merupakan kunci bagi pembangunan kemakmuran masyarakat, negara sosialis modern dan mengembalikan masa kejayaan Tiongkok. "Tak ada organisasi maupun individual yang memiliki hak istimewa untuk melangkahi konstitusi maupun aturan hukum," kata Xi seperti dikutip dari Xinhua.