10 Provinsi Realisasi Pendapatannya Paling Tinggi

JAKARTA - Ada 10 provinsi dengan realisasi pendapatan yang terbilang tinggi. Sepuluh provinsi tersebut adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Bali, Sumatera Utara, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Tenggara.

Demikian diungkapkan Pelaksana harian (Plh) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Keuda Kemendagri) Agus Fatoni di Jakarta, Rabu (8/12). Menurut Agus Fatoni, Kemendagri mengapresiasi pemerintah daerah yang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-nya tinggi.

"Sementara untuk kabupaten dengan pendapatan tertinggi, yaitu Kabupaten Bogor, Bojonegoro, Bengkalis, Tuban, Kota Waringin Barat, Kutai Timur, Malinau, Jembrana, Lamandau dan Kulonprogo. Sementara untuk kota dengan pendapatan tertinggi, yakni Kediri, Magelang, Blitar, Yogyakarta, Denpasar, Padangpanjang, Metro, Bau-Bau, Mataram, dan Tarakan," ujarnya.

Kementerian Dalam Negeri, kata Fatoni, juga mencatat daerah dengan realisasi belanja tertinggi, misalnya di tingkat provinsi, yakni Provinsi Jawa Barat, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Banten, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. Sementara untuk kabupaten dengan realisasi belanja tertinggi, kata Fatoni, tercatat ada beberapa daerah. Daerah dengan realisasi belanja tertinggi itu antara lain Kabupaten Aceh Tengah, Dompu, Sukabumi, Pati, Kebumen, Lanny Jaya, Bolaang Mongondow Utara, Pulau Morotai, Seluma, dan Bengkulu Selatan. Sedangkan kota dengan realisasi belanja tertinggi, yakni Kota Metro, Ternate, Lhoksumawe, Bima, Sukabumi, Tanjung Pinang, Banda Aceh, Tidore Kepualuan, Mataram, serta Payakumbuh.

"Meski terdampak pandemi Covid-19, sejumlah pemerintah daerah diketahui realisasi APBD-nya terbilang tinggi jelang akhir tahun. Saya berharap, sisa akhir tahun ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan serapan anggaran di sektor produktif," katanya.

Selanjutnya Fatoni memaparkan, angka realisasi pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 per tanggal 2 Desember 2021. Secara rata-ratarealisasi pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 per tanggal 2 Desember 2021 ini sebesar Rp 947,46 triliun atau 81,29%. Angka ini sebanyak Rp 599 triliun atau 78,45% berasal dari dana transfer. Sementara sisanya sebanyak Rp 164,51 triliun atau 21,55% bersumber dari luar dana transfer.

"Angka tersebut masih di bawah total pendapatan daerah secara rata-rata pada APBD Tahun 2020 di kurun waktu yang sama, yaitu sebesar Rp 1.050,93 triliun atau 92,48%," ungkapnya.

Di sisi lain, lanjut Fatoni, posisi realisasi belanja dalam APBD Tahun 2021 per tanggal 2 Desember 2021 secara rata-rata sebesar Rp 853,67 triliun atau 67,19%. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan Desember Tahun Anggaran 2020 yang mencapai angka 82,69%. Selisih tersebut disebabkan perhitungan realisasi 2021 pada awal (tanggal 2) Desember. Sedangkan realisasi tahun 2020 diambil dari data akhir Desember 2020.

"Kemudian adanya peningkatan yang optimal terhadap realisasi belanja di akhir Desember 2021. Karena itu, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan realisasi belanja di akhir Desember 2021 mendatang. Sebab, tren realisasi anggaran daerah pada akhir Desember setiap tahunnya cenderung meningkat," katanya.