Saham Pemerintah di Merpati Airlines Mesti Mayoritas

Dengan menjadi pemilik saham mayoritas membuat pemerintah dapat menentukan arah dan keputusan terhadap nasib PT Merpati Nusantara Airlines.

JAKARTA - Maskapai penerbangan milik pemerintah, PT Merpati Nusantara Airlines, mendapatkan komitmen kucuran dana sebesar 6,4 triliun rupiah dari investor, yakni PT Intra Asia Corpora. Namun, komitmen itu baru terealisasi apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari ini, Rabu (14/11), memutuskan homologasi atau kesepakatan dalam proses perdamaian di pengadilan niaga antara kreditur dan debitur.

"Sudah ada mitra strategis yakni PT Intra Asia Corpora yang telah menunjukkan keseriusannya membantu perseroan itu bangkit kembali seperti menjadi angin segar bagai dunia penerbangan di tanah air. Akan tetapi, terkait kepemilikan sahamnya diharapkan pemerintah dapat menjadi mayoritas," kata pengamat penerbangan, Dudi Sudibyo, saat dihubungi, Senin (12/11).

Menurut Dudi, dengan menjadi pemilik saham mayoritas tersebut membuat pemerintah dapat menentukan arah dan keputusan terhadap nasib dari maskapai tersebut. Dan yang lebih meyakinkannya lagi pemerintah tidak dapat diatur oleh pemiliki saham lainnya, terutama jika itu dari perusahaan asing.

Sementara Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan investor yang hendak masuk ke Merpati harus memiliki kredibilitas. "Karena yang saya inginkan adalah selalu track record, tidak hanya orang yang ingin masuk ke Merpati cuma bawa nama, tapi tidak bawa expertise, tidak membawa teknologi, tidak bawa uang, akhirnya ya cuma bawa nama saja," kata Sri Mulyani.

PPA Ditugaskan

Sri Mulyani juga meminta agar Merpati dapat direvitalisasi secara kredibel. Jika hal itu dilakukan, maka Kementerian Keuangan siap mendukung. "Karena buat pemerintah akhirnya kalau perusahaan itu sekarang bangkrut, kita juga kan cuma mendapatkan sisa-sisa dari tunjangan yang sudah disalurkan dan tidak bisa dikembalikan," katanya.

Dia menambahklan, pemerintah akan menugaskan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) untuk melakukan due dilligence terhadap skenario yang ditawarkan investor Merpati kepada pemerintah. "Kita akan meng-encourage PT PPA untuk melakukan due dilligence terhadap apapun skenario yang mereka tawarkan untuk kita," ujar Sri Mulyani.

Sebelumnya, Presiden Direktur Merpati Nusantara Airline, Asep Ekanugraha, mengatakan komitmen investor merupakan salah satu sumber pendanaan agar Merpati bisa melakukan restrukturisasi utang atau penataan ulang tata kelola keuangan.

"Salah satu langkah kami untuk bisa membuat Merpati kembali terbang adalah dengan restrukturisasi utang. Langkah ini dikuatkan dengan mitra kami yang sudah sepakat akan mengucurkan dana untuk kembalinya Merpati beroperasional kembali. Kami sudah melakukan tanda tangan," kata Asep, Minggu (11/11).

Ditambahkan Asep, dana tersebut juga bukan berupa fresh money seutuhnya. Namun, melalui jaminan dana itu maka Merpati setidaknya bisa kembali memiliki pesawat dan mulai mengurus izin rute terbang dan investasi operasional lainnya. "Memang saat ini kami masih fokus menunggu putusan pengadilan terkait kasus utang kami yang akan diputuskan pada Rabu 14 November nanti. Jika putusan pengadilan memutuskan untuk holmogiasi maka kami tinggal menjalankan langkah strategis operasional," ujar Asep.

Merpati Airlines saat ini sedang dalam penanganan Perusahaan Pengelola Aset (PPA), dan menghadapi sidang Permohonan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

PPA menginformasikan PT Intra Asia Corpora dan Merpati telah menandatangani Perjanjian Transaksi Penyertaan Modal Bersyarat pada 29 Agustus lalu. Ant/mza/AR-2