Kebijakan di Hilir Rugikan Pertamina

Pemerintah diminta tak lagi mengeluarkan kebijakan yang membebani Pertamina, terutama mempertahankan harga jual BBM dan penjualan kembali premium di Jamali di tengah gejolak minyak mentah global.

Jakarta - Pemerintah diminta tidak lagi mengeluarkan kebijakan yang merugikan PT Pertamina (Persero). Pasalnya, dari beberapa kebijakan pemerintah di sektor hilir, hingga Juli ini, Pertamina terpaksa harus menanggung kerugian hingga dua milliar dollar AS atau sekitar 28 trilliun rupiah (kurs 14.000 rupiah per dollar AS).

Direktur Eksekutif Energi Watch Mamit Setiawan menyebutkan kerugian itu dipicu oleh beberapa kebijakan pemerintah di sektor hilir yang merugikan perseroan. Kebijakan itu seperti mengharuskan Pertamina menjual kembali Premium di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali), serta tidak boleh menaikkan harga Pertalite yang saat ini masih 7.800 rupiah per liter, sementara harga bahan bakar minyak (BBM) sejenis dari pesaing Pertamina telah di atas 9.000 rupiah per liter.

Mamit menilai kerugian sebesar 2 milliar dollar AS itu terbesar yang dialami Pertamina. "Nilai kerugian ini berdasarkan laporan internal Pertamina. Ini sebenarnya tidak untuk di-publish, tetapi saya dapat laporan dari orang dalam, jumlahnya 2 milliar dollar AS," jelas Mamit dalam diskusi terkait akusisi Pertagas oleh Perusahaan Gas Negara (PGN) di Jakarta, Kamis (19/7).
Halaman Selanjutnya....