Efek Buruk Batu Bara

Pemerintah telah menurunkan target proyek listrik 35.000 megawatt dengan alasan adanya kesalahan perencanaan yang dapat membahayakan kondisi keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan negara sebagai penjaminnya. Bersamaan dengan ini, menteri keuangan juga telah mengingatkan kepada menteri badan usaha milik negara dan menteri energi dan sumber saya alam terkait dengan potensi ketidakmampuan PLN dalam memenuhi pendanaan investasi cashflow operasi, tingginya outlook debt maturity profile, serta kebijakan pemerintah terkait tarif, subsidi listrik, dan Penyertaan Modal Negara (PMN).

Menyusul hal itu alangkah lebih baik pula jika pemerintah membuat strategi baru pengadaan energi listrik melalui opsi energi terbarukan, seperti tenaga surya fotovoltaik, air, angin, panas bumi serta biomassa. Sebab, seperti diungkapkan Koalisi Break Free from Coal, akibat kesalahan perkiraan pertumbuhan perekonomian dan permintaan listrik, proyek 35.000 megawatt berpotensi menyebabkan kerugian 219 triliun rupiah sampai dengan akhir masa perjanjian jual beli listrik di tahun 2040. Ini terjadi karena adanya kelebihan produksi listrik terutama dari pembangkit listrik batu bara swasta yang berada di Jawa-Bali.

Semua pihak memang harus sepakat bahwa penggunaan batu bara berlebihan bakal menyebabkan dampak besar bagi keberlangsungan hidup. Bukan saja terhadap kesehatan, tapi juga terhadap aktivitas sosial ekonomi dan lingkungan. Jika hal ini kian masif, pada akhirnya efek batu bara menimbulkan biaya yang harus ditanggung masyarakat dan negara.

Berbagai studi tentang dampak batu bara telah terungkap jelas di berbagai belahan dunia. Bahkan, Indonesia dianggap salah satu negara dengan tingkat polusi udara yang berasal dari batu bara tertinggi di Asia. Perluasan pembangunan PLTU-B yang telah direncanakan dalam RUPTL 2017-2026 tentunya akan meningkatkan emisi partikel halus (PM 2.5), gas rumah kaca, dan polutan lainnya.

Malah, sebuah studi terbaru gabungan sejumlah periset dari Universitas Harvard memperkirakan tingkat kematian tambahan (di atas no-coal baseline rate) orang Indonesia berusia 30 tahun, naik signifikan apabila proyeksi pemerintah untuk meningkatkan kapasitas terpasang PLTU batu bara pada 2030 dilaksanakan.

Riset itu menunjukkan polusi dari pembakaran batu bara akan menyebabkan sekitar 24.000 kematian dini pada orang dewasa dini per tahun di Indonesia. Data tersebut mayoritas berasal dari stroke dan penyakit jantung iskemik yang merupakan dampak pada tingkat yang lebih rendah dari kanker paru-paru dan tenggorokan, penyakit paru dan penyakit kardiovaskular lainnya. Anak-anak juga termasuk yang berpotensi terpapar polutan batu bara, sebuah studi baru-baru ini oleh HEAL menunjukkan bahwa mereka lebih rentan terhadap polusi udara dari orang dewasa. Studi lain mengungkapkan biaya dari dampak kesehatan yang diakibatkan oleh PLTU-B yang apabila beroperasi dengan total 45.365 MW adalah 26,7 miliar dollar AS atau setara dengan 351 trilliun rupiah untuk setiap tahun operasi PLTU-B.

Pemanfaatan batu bara melalui PLTU-B juga akan meningkatkan perluasan pembongkaran batu bara melalui penambangan. Terdapat 166,2 juta ton batu bara yang dibutuhkan untuk memenuhi 57 persen dari kebutuhan proyek 35.000 megawatt. Peningkatan penambangan berdampak pada ancaman keselamatan rakyat bahkan merampas lahan pangan produktif Indonesia.

Kajian Hungry Coal oleh Waterkeeper Alliance dan Jaringan Advokasi Tambang mengungkapkan bahwa produksi beras nasional akan turun sebanyak 7,7 juta ton beras akibat pengalihan fungsi lahan pertanian produktif menjadi tambang batu bara dan pencemaran air akibat tambang batu bara yang dibuka di dekat lahan pertanian. Hal ini menyebabkan Indonesia harus tergantung pada impor beras enam tahun lebih cepat daripada yang seharusnya. Jadi, sudah seharusnya proyek ambisius dengan mengandalkan batu bara mesti dihentikan demi keberlanjutan masa depan yang produktif.