ZTE Dilarang Gunakan Komponen AS

NEW YORK - Pemerintah Amerika Serikat (AS) melarang perusahaan-perusahaan AS melakukan transaksi dengan perusahaan Tiongkok, Zhong Xing Telecommunication Equipment (ZTE) Company Limited selama tujuh tahun. Hukuman diberikan karena ZTE kedapatan mengirimkan barang secara ilegal ke Iran.

Departemen Perdagangan AS, Senin (16/4), menyatakan pelarangan tersebut merupakan imbas dari kegagalan ZTE mematuhi kesepakatan setelah pada tahun lalu terbukti bersalah di pengadilan federal Texas.

ZTE juga diwajibkan harus membayar denda sebesar 890 juta dollar AS atau sekitar12,2 triliun rupiah dan denda tambahan sebesar 300 juta dollar AS atau sekitar 4,1 triliun rupiah.

"Jika ZTE tidak bisa menyelesaikannya, sebaiknya mereka tidak melakukan bisnis ini. Banyak bank dan perusahaan di luar AS sudah tidak mau menjalin kesepakatan dengan mereka," ujar Eric Hirschhorn, mantan pejabat Departemen Perdagangan AS. Namun, sanksi itu bakal merugikan perusahaan AS yang selama menjadi rekanan ZTE.

Sebab, sekitar dari 25 hingga 30 persen komponen yang digunakan ZTE, termasuk untuk ponsel pintar hingga perlengkapan untuk membangun jaringan telekomunikasi, merupakan produk AS. Sementara itu, pada Selasa (17/4) , otoritas bursa efek Hong Kong dan Shenzhen mensuspensi saham ZTE.

Perusahaan tersebut menyatakan masih melakukan asesmen terkait implikasi kebijakan yang diterapkan AS dan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait. Saham pemasok-pemasok ZTE langsung berguguran.

Saham produsen perlengkapann jaringan optik Acacia Communications Inc anjlok 35 persen. Acacia Communications memperoleh 30 persen dari total pendapatannya pada tahun 2017 dari ZTE.

Pihak Acacia menyatakan saat ini telah menghentikan transaksi yang terdampak larangan tersebut dan melakukan asesmen terhadap dampaknya.

Keputusan pelarangan memasok ZTE keluar dua bulan setelah dua senator Partai Republik memperkenalkan undang-undang untuk melarang pemerintah AS membeli atau menyewa peralatan telekomunikasi dari ZTE ataupun saingannya di Tiongkok, yaitu Huawei Technologies Co Ltd.

Mereka menggunakan alasan kekhawatiran bahwa perusahaan akan memanfaatkan akses tersebut untuk mematamatai pejabat AS sebagai dasar dari pelarangan.

"Tiongkok tidak berjalan seiring dengan aturan kita, dan kita harus waspada terhadap ancaman Tiongkok untuk keamanan perekonomian dan keamanan nasional," kata Perwakilan Partai Republik, Robert Pittenger, setelah pengumuman pelarangan perdagangan. AFP/Ant/SB/AR-2