Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Penting Bagi Pelaku dan Lembaga Kebudayaan

JAKARTA - Direktur Pembinaan Tenaga dan Lembaga Kebudayaan (PTLK), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Restu Gunawan, mengatakan, Zona Integritas Wilayah Bebas dari Kroupsi (ZI-WBK) penting bagi pembinaan pelaku dan lembaga kebudayaan. Untuk itu, pihaknya secara resmi mencanangkan ZI-WBK sebagai bentuk upaya menciptakan lingkungan birokrasi yang bersih dan akuntabel serta meningkatkan pelayanan publik yang prima.

"Ini jadi komitmen bersama agar ZI-WBK menjadi penting. Terutama masukan dan kritik dari teman-teman komunitas juga penting," ujar Restu, dalam Pencanangan ZI-WBK, di Jakarta, Selasa (9/7).

Dia mengatakan, pembinaan tenaga dan lembaga kebudayaan meliputi kelembagaan dan pelaku yang jumlahnya banyak. Dia memperkirakan, untuk pelaku di bidang kebudayaan saja sudah hampir 14 juta orang.

"Luas sekali aspek budaya, dan kita ditugasi memfasilitas urusan sumber daya manusia dan lembaga ini. Fasilitasi ini tidak hanya bentuk keuangan, tapi informasi, surat, networking," jelasnya.

Cegah Korupsi

Restu menekankan, pencanangan ZI-WBK salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola yang transparan dan bebas dari korupsi. Dengan demilian, tercipta budaya kerja yang prima, bersih, dan akuntabel.

Dia menambahkan, pihaknya juga berfokus untuk terus meningkatkan pelayanan publik. Salah satunya dengan memperbesar kepuasan masyarakat terhadap kinerja.

"Kami mengajak seluruh elemen dalam pemerintahan untuk bersama-sama mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, akuntabel, dan transparan," tuturnya.

Restu meneranhkan, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Zona Integrasi (ZI) adalah bagian dari program percepatan reformasi birokrasi yang berkinerja tinggi, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima. Di sisi lain, pihaknya sangat bersentuhan dengan pelaku budaya, mengharuskan adanya pelayanan yang prima dan akuntabel.

Dia menuturkan, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain meningkatkan tata kelola berbasis transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan efesiensi dan efektivitas dalam bekerja, meningkatkan pengawasan internal serta sosialisasi internal. Langkah tersebut berpedoman pada nilai-nilai BerAKHLAK.

"Pemanfaatan teknologi informasi juga akan digunakan oleh Direktorat PTLK untuk penyebarluasan informasi dan evaluasi pelaksanaan ZI-WBK," ucapnya.