Yusril Ungkap Indonesia Sedang Jajaki Usulan Dwikewarganegaraan

JAKARTA – Wacana dwikewarganegaraan atau kewarganegaraan ganda kembali mengemuka setelah Menteri Koordinator Hukum, HAM dan Imigrasi Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan Indonesia tengah menjajaki kemungkinan itu dalam sebuah wawancara di kanal siniar Kumparan.

Dalam wawancara tersebut, Yusril mengatakan wacana dwikewarganegaraan muncul karena banyak negara telah menerapkannya dan mendapat manfaat besar.

“Kalau kita lihat, Filipina, India, Pakistan, dan negara lain sudah lama menerapkan dwikewarganegaraan, dan lebih banyak untungnya bagi mereka daripada ruginya,” kata Yusril.

Indonesia perlu mempelajari pengalaman negara-negara tersebut sebelum mengambil keputusan, katanya.

“Kita sedang menjajaki, apakah mungkin kita mengakui adanya dwikewarganegaraan. Tapi kita juga harus belajar dari India, Filipina, Pakistan, dan lainnya,” ujarnya.

Dorongan untuk mengadopsi dwikewarganegaraan banyak datang dari diaspora Indonesia, terutama di AS. Mereka ingin tetap mempertahankan status WNI, meskipun sudah lama tinggal di luar negeri dan menjadi warga negara asing.

“Banyak sekali permintaan dari diaspora. Saya diundang ke Amerika Serikat pada Mei nanti, mereka ingin menyampaikan aspirasi supaya kita mulai menerapkan dwikewarganegaraan, khususnya dengan AS,” kata Yusril.

Menurutnya, Indonesia bisa belajar dari negara-negara lain yang memiliki diaspora kuat dan berhasil berkontribusi di tingkat global.

“Siapa tahu nanti ada orang keturunan Indonesia yang jadi presiden Amerika. Orang Pakistan atau India sudah ada yang jadi perdana menteri Inggris atau wali kota London,” tambahnya.

Meski ada permintaan kuat, Yusril menegaskan usulan kewarganegaraan ganda masih sebatas wacana dan membutuhkan kajian lebih lanjut.“

“Kalau memang membawa manfaat besar bagi kita, kenapa tidak? Tapi ini masih harus dikaji, karena spirit nasionalisme kita tinggi sekali,” katanya.

Salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan adalah dwikewarganegaraan terbatas, melalui kesepakatan khusus dengan negara-negara tertentu seperti Amerika Serikat atau Jepang.

“Kita bisa buat kesepakatan dengan negara bersangkutan, membolehkan dwikewarganegaraan untuk kasus tertentu,” kata Yusril.

Dwikewarganegaraan adalah kondisi ketika seseorang memiliki kewarganegaraan yang sah di dua negara atau lebih. Sementara Indonesia hanya mengakui satu kewarganegaraan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. 

Undang-undang ini menganut asas kewarganegaraan ganda terbatas yang diberikan kepada anak-anak dari perkawinan campuran sampai anak tersebut berusia 18 tahun.  

Selanjutnya, anak  harus memilih kewarganegaraan mana yang akan dilepaskannya. Untuk proses pemilihan ini undang-undang memberikan tenggang waktu selama 3 tahun atau hingga anak yang bersangkutan berusia 21 tahun.