Yudo Diminta Paparkan Prioritas Calon Panglima TNI

JAKARTA - Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono diharapkan dapat menjelaskan poin-poin prioritas sebagai calon panglima TNI pada uji kelayakan dan kepatutan.

"Saya harap Pak Yudo mempersiapkan presentasi dalam uji kelayakan terkait poin-poin prioritas yang akan dilakukan ke depan sebagai (calon) panglima TNI," kata Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Abdul Kharis di Jakarta, Selasa (29/11).

Menurut Abdul Kharis, poin-poin prioritas itu penting disampaikan dalam presentasi uji kelayakan dan kepatutan karena jabatan panglima TNI nantinya akan dijabat sekitar 11 bulan. Sehingga, program-program kerja yang disusun Yudo harus rinci dan ringkas.

Dia mengatakan Yudo juga harus merinci program prioritas apa saja yang dilakukan dalam waktu kurang dari setahun untuk direalisasikan. "Pak Yudo akan menjadi panglima TNI sekitar 11 bulan, kurang dari setahun. Karena itu, visi dan misi beliau harus dipadatkan agar bisa dilaksanakan dalam waktu 11 bulan," ujar Abdul Kharis.

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adityo Rizaldi menilai penunjukan Kasal Laksamana TNI Yudo Margono sebagai calon tunggal Panglima TNI untuk memenuhi prinsip keterwakilan matra TNI secara bergantian.

Penunjukan Kasal, menurutnya sangat tepat, sehingga dengan prinsip keterwakilan matra TNI secara bergantian tersebut tidak memunculkan polemik adanya supremasi tertentu. "Karena kualitas semua kepala staf ini sama, penunjukan Kasal sebagai panglima ini lebih untuk memenuhi prinsip keterwakilan matra secara bergantian menjadi panglima, karena dari periode pertama Jokowi belum ada matra laut jadi panglima," kata Bobby.

Tunggu Bamus

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyebutkan pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menunggu penugasan dari Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

"Ketika surat presiden (Surpres) calon panglima TNI dikirim kemarin (Senin), maka itu dalam ranah pimpinan DPR. Pimpinan DPR akan mengadakan rapat pimpinan (rapim), Bamus. Bamus baru kemudian akan mengirimkan kepada komisi terkait, yakni Komisi I DPR," kata Meutya dalam tayangan video pada akun instagramnya meutya_hafid yang dipantau di Jakarta, Selasa.

DPR, kata dia, masih memiliki cukup waktu untuk melakukan fit and proper test calon panglima TNI Laksamana Yudo Margono sebelum masa sidang berakhir pada 15 atau 16 Desember 2022.