Xi Jinping: Perkuat Multilateralisme

DAVOS - Presiden Tiongkok, Xi Jinping, memperingatkan para pemimpin global agar tidak memulai "Perang Dingin Baru" dan mengutamakan persatuan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

"Untuk membangun kelompok kecil atau memulai Perang Dingin Baru, menolak, mengancam atau mengintimidasi orang lain, hanya akan mendorong dunia ke dalam perpecahan," kata Xi di forum virtual Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Davos, Senin (25/1).

Kata-kata tersebut tampaknya ditujukan pada rencana Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden, dalam menggalang aliansi global untuk melawan pengaruh Tiongkok yang semakin besar. Biden, yang tengah disibukkan sejumlah krisis domestik, tidak berpartisipasi di ajang ekonomi global itu dan menugaskan utusan iklim AS, John Kerry, untuk mewakili Washington.

"Konfrontasi akan selalu berakhir dengan merugikan kepentingan setiap negara dan mengorbankan kesejahteraan rakyat," kata Xi, merujuk kampanye yang diluncurkan oleh pemerintahan AS sebelumnya di bawah Donald Trump, untuk menargetkan Tiongkok.

Dalam pidato sekitar 25 menit, Xi, yang tampil untuk pertama kalinya di forum tersebut sejak pembelaannya yang kuat terhadap perdagangan bebas dan globalisasi dalam pidatonya di Davos pada 2017, menyerukan multilateralisme sebagai jalan keluar dari tantangan saat ini.

"Kita harus membangun ekonomi dunia yang terbuka, membuang standar, aturan dan sistem yang diskriminatif dan eksklusif, dan menghilangkan hambatan perdagangan, investasi dan pertukaran teknologi," katanya.

"G20, forum internasional yang mengelompokkan 19 negara berkembang dan berkembang terbesar, ditambah Uni Eropa harus diperkuat sebagai forum utama untuk tata kelola ekonomi global, dan dunia harus terlibat dalam koordinasi kebijakan makroekonomi yang lebih erat," tambah Xi.

Komunitas internasional harus diatur sesuai dengan aturan dan konsensus yang dicapai oleh semua negara, bukan dengan satu atau beberapa perintah yang mengeluarkan, katanya, tanpa menyebut nama negara.

Ketegangan memanas antara AS dan Tiongkok di bawah Trump, mulai dari masalah perdagangan, teknologi, hingga Hong Kong, Xinjiang, dan virus korona.

Pemimpin Tiongkok itu juga menegaskan kembali target iklim ambisius Beijing untuk memangkas emisi karbon hingga 65 persen pada 2030, dan mencapai netralitas karbon pada 2060.

Keduanya merupakan komitmen signifikan karena Tiongkok adalah penghasil seperempat gas rumah kaca dunia.

"Memenuhi target ini akan membutuhkan kerja keras yang luar biasa dari Tiongkok. Tapi, kami percaya bahwa ketika kepentingan seluruh umat manusia dipertaruhkan, Tiongkok harus melangkah maju, mengambil tindakan dan menyelesaikan pekerjaan," katanya.

Pertumbuhan ekonomi

Tiongkok melihat PDB-nya meningkat 2,3 persen tahun lalu, tingkat pertumbuhan terendah sejak 1976, tetapi tetap diharapkan menjadi satu-satunya ekonomi besar yang telah berkembang dalam tahun yang dilanda pandemi.

Menurut Dana Moneter Internasional (IMF) ekonomi negara itu diperkirakan akan tumbuh 7,9 persen pada 2021, dipangkas dari prediksi awal oleh iklim geopolitik yang keras, penurunan ekonomi global, dan risiko dari pemisahan teknologi yang berantakan dari AS.

Menurut laporan PBB yang dirilis pada Minggu (24/1), Tiongkok juga melampaui AS sebagai penerima investasi langsung asing (FDI) terbesar di dunia pada 2020. Namun, meski telah mengendalikan pandemi di dalam wilayahnya, dan memulai perekonomian, pemerintah Tiongkok telah dituduh lambat menangani wabah merebaknya virus korona dan menutupi informasi.

n SB/Aljazeera/P-4