Waspadai TPPO di Daerah

JAKARTA - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, mengingatkan bawahannya di daerah-daerah untuk mewaspadai Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Di saat banyak kasus TPPO terjadi di daerah, para pejabat berwenang terkesan takut mengambil tindakan.

Instruksi itu sebagai tindak lanjut pertemuan BP2MI dengan Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) pada 15-19 September lalu tentang TPPO, serta kolaborasi perang total negara dengan sindikat penempatan ilegal PMI.

"Kemenko Polhukam akan mengorkestrasi pencegahan TPPO lintas instansi ini. Jika instansi lain sudah bersiap, saya ingin BP2MI juga siap, terutama Balai Pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) yang berada di daerah. Saya tidak mau dianggap instansi lain sudah siap, tetapi BP2MI tidak siap dan melempem dalam penanganan TPPO," tegas Benny, di Jakarta, akhir pekan lalu.

Benny menyatakan pertemuan antarlembaga negara yang dihadiri langsung oleh Menlu Retno Marsudi, Menko Polhukam Mahfud MD, Panglima TNI Andika Perkasa, serta representatif dari Polri, Imigrasi, Badan Intelijen Negara (BIN), dan berbagai instansi terkait tersebut, mencerminkan dayung bersambung kerja bersama untuk membuktikan negara hadir dalam penanganan TPPO.

Menurut Benny, peningkatan kapasitas kepada kepala, serta jajaran BP3MI untuk penanganan TPPO harus dilakukan agar kolaborasi pencegahan TPPO lintas instansi dapat berjalan lancar.
Halaman Selanjutnya....