Waspadai Risiko Domestik dan Global

JAKARTA - Kondisi keuangan dan ekonomi nasional masih dibayangi sejumlah risiko, baik domestik maupun global. Karena itu, sinergi antarpembuat kebijakan perlu terus diperkuat guna menjaga stabilitas sistem keuangan dan momentum pemulihan ekonomi.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, selaku Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memperingatkan masih terdapat potensi risiko yang perlu diwaspadai baik dari sisi domestik maupun global. Potensi risiko dari sisi domestik terutama terkait kenaikan kasus Covid-19, sedangkan potensi risiko global antara lain gangguan rantai pasok di tengah kenaikan permintaan yang mendorong peningkatan tekanan inflasi terutama akibat kenaikan harga energi.

"Potensi risiko global juga terjadi melalui berlanjutnya ketidakpastian pasar keuangan global sejalan dengan percepatan kebijakan normalisasi oleh bank sentral Amerika Serikat (AS) atau the Fed dalam merespons tekanan inflasi AS yang meningkat serta peningkatan tensi geopolitik di kawasan Baltik," jelasnya dalam Konferensi Pers KSSK di Jakarta, Rabu (2/2).

Meski demikian, Menkeu menyatakan stabilitas sistem keuangan pada triwulan IV-2021 dalam kondisi normal seiring penurunan kasus Covid-19 yang mendorong peningkatan aktivitas ekonomi. "KSSK menyepakati komitmen bersama untuk terus memperkuat sinergi guna menjaga stabilitas sistem keuangan dan momentum pemulihan ekonomi," katanya.

Sri Mulyani menuturkan pemulihan ekonomi nasional berlanjut didukung oleh perkembangan pandemi Covid-19 yang terkendali dan mulai pulihnya aktivitas masyarakat. Kondisi ini tecermin pada perkembangan indikator dini per Desember 2021 yang antara lain adalah mobilitas masyarakat melampaui level prapandemi, keyakinan konsumen kuat dan penjualan eceran meningkat.

Kemudian juga Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur bertahan di zona ekspansif, konsumsi listrik sektor industri dan bisnis meningkat serta kinerja positif pada penjualan kendaraan bermotor dan semen. Sementara untuk inflasi juga tetap rendah dengan IHK 2021 di level 1,87 persen (yoy) atau di bawah kisaran sasaran 3 persen plus minus 1 persen.

Likuiditas Berlimpah

Pada kesempatan sama, Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, menegaskan likuiditas perbankan tetap berlimpah, meski nantinya Giro Wajib Minimum (GWM) akan dinaikkan secara bertahap pada tahun ini, mulai bulan Maret. "Dengan likuiditas yang berlebih ini, bank masih akan bisa menyalurkan kredit dan membeli Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana untuk pembiayaan APBN," ungkap Perry.

Penurunan GWM pada akhir 2022 diperkirakan menurunkan likuiditas perbankan, yang tecermin dari potensi penurunan Rasio Alat Likuid per Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) dari saat ini yang sebesar 35 persen menjadi 30 persen.

Meski demikian, Perry menjelaskan angka tersebut masih cukup jauh dari rasio AL/DPK perbankan saat sebelum pandemi, yakni paling tinggi sebesar 21 persen. "Jadi kenaikan GWM ini tidak akan membuat likuiditas perbankan itu sedikit," tuturnya.

Dia menyampaikan bank sentral pada tahun ini memang akan mulai melakukan normalisasi kebijakan likuiditas, namun dengan tetap memastikan kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit.

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Purbaya Yudhi Sadewa, memastikan pihaknya akan terus mengevaluasi Tingkat Bunga Penjaminan agar tetap mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.