Waspadai Overproduksi Susu di Australia dan Selandia Baru

Over produksi susu dari Australia dan Selandia Baru dikhawatirkan membuat susu sapi dalam negeri anjlok sehingga merugikan peternak sapi perah.

JAKARTA – Pemerintah perlu menyiapkan strategi dan regulasi tepat untuk menghadapi ancaman melonjaknya impor susu. Sebab, salah satu tantangan utama saat ini adalah dominasi impor susu, khususnya skim milk.

Harga produk susu tersebut relatif murah di pasaran. Hal itu disebabkan kelebihan produksi di sejumlah negara produsen, terutama Selandia Baru dan Australia.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Panggah Susanto, menegaskan pemerintah harus menyiapkan kebijakan yang bisa menstimulasi perkembangan susu sapi perah. "Strategi dan aturannya, dua hal itu yang harus dipikirkan pemerintah. Susu impor yang sebagian besar adalah skim milk, memang relatif murah. Disebabkan kelebihan produksi di negara-negara yang memproduksi susu, seperti Selandia Baru," jelasdikutip dari laman resmi DPR RI, Minggu (24/11).

Panggah menambahkan kondisi saat ini berbeda dengan masa lalu. Jika dulu masih memungkinkan untuk menerapkan kebijakan seperti bea masuk, kini hal tersebut sulit dilakukan akibat adanya perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement).

Karena itu, lanjutnya, pemerintah perlu mencari pendekatan baru yang sesuai dengan situasi saat ini. "Kalau dulu, masih bisa bikin aturan misalnya bea masuk. Tapi dengan adanya free trade agreement, jadi sudah nggak bisa lagi ngotak-atik soal tarif (bea masuk)," tambah Legislator Dapil Jateng VI.

Panggah juga menekankan pentingnya kesadaran bersama, khususnya di kalangan industri, untuk mendukung produksi susu lokal. Jika industri tidak sejalan dengan upaya peningkatan produksi dalam negeri, hal ini dapat berdampak negatif pada devisa negara.

"Yang kedua, wajib serap mestinya menjadi kesadaran bersama. Kalau kemudian industri tidak seiring sejalan dengan produksi lokal, lama-lama kita jadi menguras devisa," tegasnya.

Menurut anggota Fraksi Partai Golkar ini, perhatian terhadap sektor susu dalam negeri sangat penting karena susu merupakan bagian dari program prioritas pemerintah. Selain makan siang gratis bagi anak-anak, susu juga menjadi program utama untuk mendukung gizi dan kesehatan generasi muda.

Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo, menyoroti persoalan aksi buang-buang susu yang terjadi oleh para peternak sapi lokal di Boyolali, Jawa Tengah, baru-baru ini. Dia menduga bahwa aksi tersebut terjadi lantaran adanya aksi dari para oligarki importir karena adanya program Makan Bergizi Gratis, ditambah adanya kelebihan produksi atau over produksi susu di negara Selandia Baru dan Australia.

“Australia dan Selandia Baru itu saya monitor sedang ada over produksi (susu) sehingga mau tidak mau masuk ke Indonesia,” jelas Firman Soebagyo saat pertemuan Tim Komisi IV DPR RI di KUD Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (21/11).

Rentan Rusak

Firman menegaskan persoalan hulu ke hilir persusuan ini harus diatur dengan benar karena secara waktu, kualitas susu ini rentan rusak. Dia menegaskan pemerintah harus susu kebijakan izin agar industri susu itu harus diletakkan pada produsen susu, sehingga proses produksi tidak telampau lama.

Di sisi lain, dengan adanya aksi buang-buang susu di beberapa daerah ini, akan mendorong Komisi IV untuk segera membahas revisi UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang telah masuk Prioritas Prolegnas 2025.

Revisi UU tersebut, menurut Ketua Panja Revisi UU Pangan di periode lalu itu, kelemahannya adalah karena belum menyentuh pada jenis-jenis produk pangan apa saja.